Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id — Presiden Joko Widodo (Jokowi) diisukan akan merapat ke Partai Golkar. Selain itu, Jokowi juga ramai diisukan menjadi Ketua Umum Golkar.
Seperti diketahui, Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar dijadwalkan digelar Desember 2024 mendatang.
Munas sekaligus akan memilih ketua umum yang baru.
Namun, internal partai Golkar tampaknya kurang setuju dengan wacana Jokowi menjadi Ketua Umum.
Hal itu dapat dilihat dari berbagai pernyataan yang dilontarkan para kader partai berlambang pohon beringin tersebut.
MKGR Singgung Aturan Main
DPP hingga dewan pakar ormas pendiri Partai Golkar, Majelis Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) melakukan pertemuan dan menyepakati mendukung Airlangga Hartarto kembali menjadi Ketua Umum Partai Golkar.
Pernyataan sikap itu disampaikan langsung Ketua Umum MKGR Adies Kadir di kawasan SCBD, Jakarta, Ahad (17/3/2024) malam.
Adies mengatakan, dukungan ini diberikan mengingat Airlangga Hartarto dinilai berhasil dalam mengangkat perolehan suara Partai Golkar pada Pileg 2024 maupun memenangkan capres-cawapres Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
Diketahui, Partai Golkar mengagendakan Musyawarah Nasional (Munas) pada Desember 2024 dengan salah satu agendanya adalah pemilihan Ketua Umum Partai Golkar periode 2024-2029.
Seiring hasil Pemilu 2024 (Pileg dan Pilpres) dan agenda Munas Golkar, muncul adanya isu untuk mempercepat Pemilihan Ketua Umum Golkar lewat Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk mengakomodir Presiden Joko Widodo sebelum masa jabatannya sebagai presiden berakhir.
Terkait hal itu, Adies menegaskan, Partai Golkar memiliki AD/ART yang menjadi aturan main. Termasuk mengatur soal syarat untuk menjadi calon ketua umum partai berlambang pohon beringin itu.
“Kemudian yang kedua itu, terkait dengan kemungkinan-kemungkinan Gibran atau siapa dan lain-lain, di Golkar kami punya aturan main, kami punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga,” kata Adies, dalam konferensi pers di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Ahad (17/3/2024) malam.
Waketum Partai Golkar itu menekankan, adanya syarat untuk menjadi caketum Partai Golkar minimal telah menjadi kader partai selama lima tahun.
“Dan sampai saat ini, AD/ART itu, kalau tidak salah menyampaikan bahwa, seseorang yang ingin mencalonkan diri menjadi ketua umum itu minimal harus lima tahun di dalam kepemimpinan Partai Golkar. Itu yang kami tahu,” jelasnya.
Meski begitu, Adis mengakui adanya celah buat Jokowi maupun Gibran menjadi Ketua Umum Golkar yakni jika para pemilih suara tingkat DPD menyetujui perubahan AD/ART partai.
“Ya mungkin saja (bisa dirubah AD/ART) kalau mau. Kalau (semua) daerah mau, iya (bisa),” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan selama belum ada perubahan pada AD/ART Partai Golkar, MKGR masih menaati aturan main yang berlaku.
“Jadi, selama ini sebelum ada perubahan AD/ART, kami sebagai underbow partai Golkar, tentunya masih berpatokan kepada AD/ART, kita tidak berani berandai-andai apakah ini akan diubah atau tidak, Kita akan mengikuti saja, tetapi sampai saat ini kita harus ikut kepada aturan,” kata Adies.
“Itu aturan baku dari partai Golkar. Itu buku sakralnya partai Golkar, jadi kita sampai saat ini kita MKGR, masih mengacu kepada AD/ART,” tutur Adies.
Kosgoro 1957: Menjadi Ketua Umum Sangat Sarat dengan Syarat
Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957 Sabil Rachman mendukung Airlangga Hartarto, yang kini menjabat Ketua Dewan Kehormatan Kosgoro 1957 kembali memimpin Partai Golkar.
Hal ini disampaikan politisi asal Sulawesi Selatan tersebut menanggapi adanya isu yang muncul seminggu terakhir ini yakni kemungkinan majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon ketua umum Golkar pada Munas Golkar Desember mendatang.
Isu tersebut pertama kali diembuskan pengamat politik Muhammad Qodari.
Menurut Sabil, pandangan Qodari tersebut lahir dari kedangkalan pengetahuannya soal Golkar.
Meskipun mungkin sangat memahami konstruksi dan landskap politik kepartaian lebih luas tetapi miskin secara khusus untuk Golkar.
“Karena itulah maka sangat bisa dimengerti wacana yang coba dikembangkan. Namun agar amatan Qodari bisa lebih pas dan tidak bias. Maka perlu disampaikan bahwa sebagai Partai terbuka maka siapapun bisa masuk menjadi anggota Golkar. Namun untuk menjadi Ketua Umum sangat sarat dengan syarat yang harus dipenuhi,” kata Sabil Rachman dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (18/3/2024).
Menurut Sabil yang juga politisi Golkar, syarat tersebut tidak bisa dipenuhi Gibran. Meskipun ada yang ikut mendorong Gibran untuk maju sebagai calon Ketua Umum.
“Saya justru menduga syarat- syarat tersebut sangat dipahami oleh Pak Gibran dan karena itulah beliau pernah mengatakan bahwa sebaiknya senior Golkar saja (yang maju caketum),” ujarnya.
Disebutkannya, saat wacana Qodari bergulir tanpa arah karena tidak memenuhi syarat itu.
Maka pada saat yang bersamaan namun kebetulan pertemuan seluruh DPD I dan beberapa senior Golkar di Bali sebagai acara syukuran sukses Pemilu (Pileg dan Pilpres) di mana Golkar mendapatkan suara yang sangat signifikan karena ada peningkatan suara dan kursi.
Di Pilpres juga Golkar dengan koalisinya berhasil memenangkan pasangan Prabowo -Gibran.
Dalam pertemuan itu, seluruh stakeholder Golkar memberikan pandangan bahwa kemenangan Pileg dan Pilpres yang memenangkan pasangan Prabowo- Gibran karena efek leadership Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.
“Karena itu kemudian DPD I Se Indonesia yang hadir di Bali memberikan dukungan penuh kepada Airlangga Hartarto untuk kembali memimpin Golkar atau menjadi Ketua Umum dalam Munas mendatang,” katanya.
Sehingga, sambungnya, Kosgoro 1957 memberikan apresiasi yang tinggi atas dukungan tersebut karena lahir dari penilaian objektif atas capaian Golkar baik dalam Pileg dan Pilpres 2024.
“Kosgoro 1957 berada pada posisi dan penilaian serta frekuensi politik yang sama dengan seluruh DPD I tersebut. Bahwa tokoh yang paling tepat memimpin dan menjadi Ketua Umum Golkar 2024- 2029 adalah Airlangga Hartarto,” pungkasnya.
DPD Golkar Tetap Inginkan Airlangga
Dukungan ‘Airlangga aklamasi’ dan sokongan secara tertulis kepada Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto untuk kembali menahkodai Partai Golkar lima tahun ke depan, terselip saat pertemuan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar se-Indonesia berkumpul di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali.
Ketua DPD Golkar Provinsi Kalimantan Barat, Maman Abdurrahman mengatakan, dukungan diberikan sebagai bentuk apresiasi karena Airlangga sukses membawa partai menambah jumlah raihan kursi partai itu pada Pemilu legislatif 2024 untuk DPR RI.
“Memberikan kado terindah atas kepemimpinan Pak Airlangga. Menyampaikan agar ke depan memimpin partai Golkar,” ujar Maman dalam keterangannya, Sabtu (16/3/2024).
Menurutnya, dukungan yang diberikan ini adalah inisiatif pada ketua DPD provinsi se-Indonesia yang hadir pada acara tersebut.
“Kesuksesan pada Pemilu Legislatif ini tidak terlepas dari tangan dingin Pak Airlangga,” ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR tersebut.
Sementara itu, Ketua DPD Golkar Provinsi Bali I Nyoman Sugawa Korry mengatakan, isi surat dukungan tersebut di antaranya memohon, mengusulkan dan memilih Airlangga Hartarto untuk menjadi ketua Umum Golkar periode 2024-2029.
“Di Bali surat dukungan tersebut mewakili pengurus di tingkat kabupaten dan provinsi,” ujarnya.
Sugawa menjelaskan dengan adanya surat dukungan tersebut akan menjadi dukungan mutlak untuk Airlangga Hartarto pada musyawarah nasional Golkar.
“Jika ada pihak lain yang ingin (menjadi ketum Golkar) silahkan, tapi pemilik suara sudah sama bahasanya,” ujarnya.
Dikonfirmasi soal dukungan dari para bawahannya ini, Airlangga hanya menjawab singkat dengan mengatakan untuk menunggu musyawarah nasional atau Munas Partai Golkar yang diagendakan pada Desember 2024.
“Nanti lihat Munas pada Desember,” ujarnya.
Diketahui ada empat nama mencuat menjadi calon ketua umum Partai Golkar.
Mereka adalah ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Menko Perekonomian sekaligus petahana Airlangga Hartarto, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menteri Perindustrian sekaligus Waketum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita.
Bahkan, nama Joko Widodo dan putranya Gibran Rakabuming Raka juga masuk sebagai sosok yang bakal jadi pertimbangan.
