Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id — Rocky Gerung mengungkapkan analisisnya di channel youtube pribadinya, menyinggung mengenai PDI-P sebagai partai yang harus bertanggung jawab perihal masalah Presiden Jokowi.
Komentator politik Rocky Gerung mempermasalahkan sikap Megawati ketum PDI P yang masih diam saja membiarkan Presiden Jokowi, seharusnya mengadilinya.
Presiden Jokowi mendapat banyak tuntutan dari publik yang diduga telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan, menandakan rusaknya demokrasi.
Namun Rocky Gerung mengamati partai lambang Banteng tersebut belum juga bertindak terhadap kader partainya itu, padahal PDI P yang membesarkan Jokowi.
Rocky Gerung mengatakan, “Yang substansial adalah mempersoalkan kader dia sendiri yaitu Jokowi yang mengacak-acak konstitusi negeri dan melecehkan partai PDIP yang membesarkan dia.”
Menurut Rocky Gerung Megawati bertanggung jawab untuk memulihkan demokrasi sebagai ketum partai dan yang mengusung Jokowi menjadi Presiden, karena demokrasi rusak akibat dari kadernya tersebut.
“Ibu Mega itu bertanggung jawab untuk pemulihan demokrasi. Kenapa ? karena yang merusak Demokrasi adalah PDIP melalui kadernya sendiri tuh,” tegas Rocky Gerung.
Rocky gerung menyoroti PDI-P yang masih ragu untuk mengajukan hak angket, tidak ada kepastian dari partai ini bahwa hak angket dapat bergulir.
Nasib Hak Angket masih menggantung, senjata yang dianggap akan mengungkap kecurangan-kecurangan pemilu dan penyalahgunaan kekuasaan malah diliputi ketidakjelasan.
Rocky Gerung beranggapan semestinya PDIP yang menjadi garda terdepan menegakkan hak angket agar terlaksana sebagai bentuk pertanggung jawabannya telah membesarkan Presiden Jokowi dan rusaknya demokrasi di masa kepemimpinannya.
“jadi demi upaya untuk mengingatkan bahwa PDIP bertanggung jawab terhadap kerusakan demokrasi di era Jokowi, maka PDIP justru mesti membersihkan Tudingan sejarah itu atau cercaan sejarah itu melalui hak angket,” jelas Rocky Gerung.
Rocky Gerung juga menegaskan bahwa tidak hanya demokrasi yang di rusak di era ini melainkan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi juga turut pudar. Dan itu merusak Indonesia.
“Tapi kalau PDIP tidak mau mempermasalahkan Jokowi itu artinya PDIP merusak Indonesia, Jokowi merusak PDIP, PDIP merusak Indonesia kan itu logika politiknya kan,”lugasnya.
