Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id — Setelah sebelumnya samakan Gibran Rakabuming dengan sopir truk maut di GT Halim, kini Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebut Jokowi mirip dengan Soeharto.
Adapun Hasto Kristiyanto lagi-lagi melontarkan kritik kepada Presiden Jokowi.
Setelah sebelumnya mengkritik putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming, kini sang presiden pun kembali menjadi sasaran.
Dimana untuk kali ini, Hasto menyebutkan Jokowi mirip dengan presiden ke-7 RI Soeharto.
Hasto menyebutkan bahwa Jokowi memiliki kemiripan dengan orang nomor satu Orde Baru tersebut.
Kemiripan Jokowi dan Soeharto dimaksud Hasto yakni dalam hal penggunaan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power seperti memakai aparat negara demi mempertahankan kepemimpinannya lewat pemilu.
Hal itu disampaikan Hasto dalam sebuah acara Bedah Buku “NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971” karya Ken Ward (1972) di kawasan Cikini, Jakarta, Selasa (2/4/2024).
Hasto menuturkan, ketika membaca buku ini tak hanya muncul wajah Soeharto, namun juga melihat wajah Jokowi.
“Saya mencoba menghilangkan Pak Jokowi, tetapi sulit. Maklum 23 tahun bersama Pak Jokowi. Tetapi apakah karakternya (Jokowi dan Soeharto) sama? Nanti kita lihat,” kata Hasto membuka paparannya dilansir Tribun-medan.com dari Tribunnews.com, Selasa (2/4/2024).
Hasto menyampaikan kekerasan terpampang jelas pada Pemilu 1971 ketika Soeharto ingin mempertahankan kekuasaannya. Hal itulah yang akhirnya menjadi titik konsolidasi kekuatan otoriter sampai 27 tahun kemudian.
Dia mengungkapkan, berbahagialah jurnalis yang saat ini masih bisa bekerja dengan bebas. Namun, sudah ada intimidasi terhadap jurnalis dalam bekerja pada saat ini.
Hasto juga menyampaikan pada Pemilu 71, Badan Pengawas Pemilu (kini KPU) ikut bermain. Hasto menyatakan hal itu pun terlihat pada saat ini, kecuali DKPP yang masih menunjukkan kredibilitasnya.
“Yang lain kita lihat bagian dari skenario abuse of power tersebut,” ujarnya.
Menurut Hasto, Soeharto punya waktu 18 bulan untuk mempersiapkan skenario mempertahankan kepemimpinan lewat operator politiknya, yakni Ali Murtopo, Amir Mahfud, dan Sujono Mardani.
“Kalau Pak Jokowi berapa bulan? Saya belum bisa menjawab. Nah, kalau diukur pertama Pak LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) mengatakan bahwa di PDIP sebenarnya banyak 70 persen, saya lupa angkanya, yang setuju perpanjangan jabatan pada 11 Maret 2022, itu artinya 19 bulan dipersiapkan. Kalau ditinjau Pak Anwar Usman menikah pada Juni itu 16 bulan,” ucapnya.
Kemudian, kata dia, Soeharto membangun narasi pembangunan nasional, stabilitas politik, keamanan, akselerasi, dan modernisasi pembangunan 25 tahun ke depan dengan mimpi.
Para akademisi saat itu pun masuk dalam suatu kampanye akselerasi modernisasi. Namun, prosesnya minus kebebasan, demokrasi, dan hak untuk berserikat.
“Ini yang terjadi dan saya coba bandingkan kekuasaan Soeharto dan Jokowi sebenarnya ada kemiripan,” ungkap Hasto.
Sementara sisi abuse of power era Soeharto ialah menggunakan Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, ABRI, dan Operasi Khusus (OPSUS).
Sedangkan era Jokowi lewat TNI, Polri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Agama, Kejaksaan Agung.
Kemudian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian perdagangan, Kementerian Perekonomian, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian BUMN, dan Badan Pangan Nasional
RESPONS Gibran Usai Disamakan dengan Sopir Truk Maut GT Halim dan Disebut Walkot Solo karena Khilaf
Sebelumnya, beginilah respons Gibran Rakabuming usai PDIP mengaku khilaf dan menyesal pernah calonkan dirinya jadi Wali Kota Solo.
Adapun Gibran Rakabuming memberikan respons mengenai pengakuan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengaku menyesal mencalonkan dirinya pada Pilkada 2020 lalu.
Tidak hanya itu, Hasto Kristiyanto juga menyamakan Gibran Rakabuming, putra sulung Presiden Jokowi itu dengan sopir truk maut di GT Halim.
Lantas, bagaimana respons Gibran Rakabuming?
Menanggapi pernyataan Hasto yang mengaku menyesal pernah calonkan dirinya jadi Walkot Solo tersebut, Gibran mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto.
“Ya, terima kasih, Pak Hasto. Mohon maaf, Pak Hasto,” ujar Gibran saat ditemui di Masjid Raya Sheikh Zayed, Solo, Jawa Tengah dilansir Tribun-medan.com dari TribunSolo.com, Ahad (31/3/2024).
Gibran juga menanggapi pernyataan Hasto yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan dirinya biasa berbohong.
Di mana Hasto mengungkit momen ketika Wali Kota Solo itu dipanggil karena menemui calon presiden (capres) Prabowo Subianto di Angkringan Omah Semar 19 Mei 2023 lalu.
Saat itu, Gibran berdalih menemui Prabowo dalam kapasitasnya sebagai Wali Kota Solo yang menerima Menteri Pertahanan (Menhan).
Dan ketika diminta klarifikasi oleh PDIP, ia menegaskan bahwa akan taat pada keputusan partai.
Namun, pada akhirnya putra sulung Presiden Jokowi itu justru menyeberang dan berpasangan dengan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024.
Mengenai apa yang disampaikan Hasto itu, Gibran meminta maaf.
“Mohon maaf Pak Hasto. Terima kasih. Pak Hasto paling oke,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Hasto mengatakan saat itu PDIP mengusung Gibran karena melihat kepempimpinan Presiden Jokowi berhasil membawa kemajuan untuk Indonesia.
“Ya, kami jujur saja khilaf ketika dulu ikut mencalonkan Gibran karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan Pak Jokowi,” kata Hasto dalam sebuah diskusi daring, Sabtu (30/3/2024).
Menurut Hasto, utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar USD, lalu swasta dan BUMN hampir mencapai 220 miliar USD.
“Ketika ini digabung maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius,” terangnya.
Selain itu, Hasto juga sempat mengkritik Jokowi karena dianggap sedang melakukan praktik nepotisme.
Selain Gibran yang dinyatakan memenangkan Pilpres 2024 bersama Prabowo, saat ini hampir seluruh keluarga atau orang dekat Jokowi digadang-gadang untuk maju dalam kontestasi Pilkada 2024.
“Hampir seluruh keluarga Pak Jokowi, siapa yang dekat dengan Pak Jokowi untuk maju,” ucap Hasto.
Bahkan, ungkapnya, untuk menempati posisi jabatan strategis harus mengenal Jokowi sejak menjadi Wali Kota Solo.
“Kami melihat untuk menjadi pejabat Indonesia itu harus kenal Pak Jokowi dulu di Solo. Ini kan anti-meritokrasi, apakah Solo betul-betul menjadi wahana penggemblengan?” ujarnya.
Hasto mencontohkan hal ini dengan menyinggung kabar Marsdya Tonny Harjono akan menjadi Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU).
Ia menilai hal tersebut bernuansa nepotisme sebab istri Tonny merupakan saudara dari Iriana Joko Widodo.
“Sekarang yang menjadi KSAU itu juga menikah sama saudaranya Ibu Iriana, ya, Pak Tonny, Marsekal Tonny, itu istrinya meninggal kemudian dijodohkan oleh katanya Ibu Iriana, dan kemudian jadi saudaranya,” sambungnya.
Dosen Universitas Pertahanan (Unhan) ini menyebut, praktik yang terjadi di lingkaran keluarga Jokowi ini adalah bentuk anti-sistem meritokrasi.
“Sehingga ketika segala sesuatunya melihat Indonesia dalam perspektif pengalaman di Solo, maka ini anti terhadap meritokrasi tadi, diperburuk dengan anti terhadap hukum,” bebernya.
