Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id — Seharusnya POLRI belajar pada sejarah Reformasi dan ABRI, dimana ketika ABRI menjadi alat kekuasaan pada akhirnya akan jatuh oleh gerakan reformasi civil society dan berkalang malu bertahun lamanya. Hal ini disampaikan Connie Rahakundini, ahli pertahanan dan intelijen dalam suratnya kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang dimuat dalam akun instagram Connie Rahakundini.
“Hingga kemudian Panglima TNI Laksamana Widodo AS dengan lantang dan berani melakukan reposisi dan redefinisi bagi TNI,” ujarnya dalam akun instagram yamg dikutip Bergelora.com di Jakarta, Senin (8/4).
Maka menurut Connie jelaslah, benteng akhir keadilan adalah MK namun pintu gerbang keadilan adalah melalui POLRI.
“Saatnya pak Kapolri memilih apakah menjadi POLRI yang dari rakyat untuk rakyat atau POLRI yang dari rakyat untuk penguasa?” tegasnya.
Dibawah ini surat lengkap Connie Rahakundini:
Surat Terbuka Kepada Yth :
Ibu Presiden Megawati Soekarnopoetri
Terima kasih untuk tulisan Ibu yang sangat mencerahkan kami, anak bangsa, yg bersumber dari inspirasi Patung Dewi Keadilan di ruang rapat Ibu. MAKA, Ijinkan saya memberi masukan terkait MK, Polri dan Keadilan.
Principia Ethica adalah Ethics over the politics, ethical politics over the law and ethical law enforcers over the people. Create Social Justice.
Polisi alat kekuasaan kah?
Polisi kuat karena pemberdayaan Civil Society, Namun terlalu kuat sehingga berpotensi menjadi alat penguasa. POLRI yang terlepas dari ABRI adalah anak kandung Reformasi, TNI (setidaknya anggaran) TNI berada dibawah Kementerian Pertahanan, sementara POLRI langsung dibawah Presiden.
Akibatnya POLRI berpotensi bukan tunduk pada hukum namun tunduk pada komando. Ini menguatkan argumentasi lama saya dan banyak kalangan pada pentingnya POLRI kembali tunduk pada hukum bukan Komando dan ini hanya bisa terjadi ketika berada dibawah kendali Kementerian Dalam Negeri, sebagaimana pernah diskusikan dengan Mendagri Jendral Tito Karnavian, untuk menjauhkan Kapolri dari posisi setara menteri yang merupakan pejabat politik.
Seharusnya POLRI belajar pada sejarah Reformasi dan ABRI, dimana ketika ABRI menjadi alat kekuasaan pada akhirnya akan jatuh oleh gerakan Reformasi Civil Society dan berkalang malu bertahun lamanya hingga kemudian Panglima Laksamana Endriartono dengan lantang dan berani melakukan reposisi dan redefinisi bagi TNI.
Maka jelaslah, Benteng akhir keadilan adalah MK namun pintu gerbang keadilan adalah melalui POLRI
Saatnya Pak Kapolri memilih apakah menjadi POLRI yang dari rakyat untuk rakyat atau POLRI yang dari rakyat untuk penguasa?
