BREAKING NEWS: “BOCORAN” Putusan MK soal Pilpres 2024

Daftar Donatur Palestina

Oleh: Denny Indrayana

Hajinews.co.id – “Bagaimana prediksi putusan MK terkait Pilpres 2024?” Itulah pertanyaan yang terus saya terima dari banyak orang, 𝑜𝑓𝑓𝑙𝑖𝑛𝑒 ataupun 𝑜𝑛𝑙𝑖𝑛𝑒, di Indonesia ataupun di Australia.

Berdasarkan Pasal 77 UU MK, 𝑗𝑢𝑛𝑐𝑡𝑜 Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2023, keputusan MK dalam penandatanganan Pilpres 2024 ada tiga jenis, yaitu:

1. Permohonan tidak dapat diterima (𝑁𝑖𝑒𝑡 𝑂𝑛𝑡𝑣𝑎𝑛𝑘𝑒𝑙𝑖𝑗𝑘𝑒 𝑉𝑒𝑟𝑘𝑙𝑎𝑎𝑟𝑑);
2. Permohonan dikabulkan; atau
3. Permohonan ditolak.

Saya meyakini, Mahkamah tidak akan memutuskan permohonan tidak dapat diterima, karena permohonan Paslon 01 dan 03 jelas memenuhi syarat formil untuk menyampaikan permohonannya.

Sebelum lebih jauh meramalkan Putusan MK, perlu diingat permintaan (petitum) dalam permohonan Paslon 01 dan 03, yang pada intinya adalah:

• 𝐏𝐞𝐭𝐢𝐭𝐮𝐦 𝐏𝐚𝐬𝐥𝐨𝐧 𝟎𝟏, mendiskualifikasi Paslon 02 (Prabowo Subianto—Gibran Rakabuming Raka), lalu pemungutan suara ulang (PSU) Pilpres hanya antara Paslon 01 dan 03 saja; 𝑨𝑻𝑨𝑼 hanya mendiskualifikasi cawapres Gibran Rakabuming Raka, lalu PSU Pilpres dengan mengikutsertakan Prabowo Subianto dengan cawapres pengganti Gibran.
• 𝐏𝐞𝐭𝐢𝐭𝐮𝐦 𝐏𝐚𝐬𝐥𝐨𝐧 𝟎𝟑, mendiskualifikasi Paslon 02 (Prabowo Subianto—Gibran Rakabuming Raka), lalu pemungutan suara ulang (PSU) Pilpres hanya antara Paslon 01 dan 03 saja.

Setelah melihat ceramah, bukti-bukti yang dihadirkan, termasuk keterangan saksi, ahli dan para menteri, juga memperhatikan komposisi dan rekam jejak delapan hakim konstitusi yang menyidangkan, saya menduga keputusan Mahkamah adalah diantara opsi EMPAT berikut:

1. 𝐎𝐏𝐒𝐈 𝐒𝐀𝐓𝐔: 𝐌𝐚𝐡𝐤𝐚𝐦𝐚𝐡 𝐊𝐨𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐬𝐢 𝐌𝐄𝐍𝐎𝐋𝐀𝐊 𝐒𝐞𝐥𝐮𝐫𝐮𝐡 𝐏𝐞𝐫𝐦𝐨𝐡𝐨𝐧𝐚𝐧, 𝐥𝐚𝐥𝐮 𝐇𝐚𝐧𝐲𝐚 𝐌𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫𝐢𝐤𝐚𝐧 𝐂𝐚𝐭𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐝𝐚𝐧 𝐔𝐬𝐮𝐥𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐫𝐛𝐚𝐢𝐤𝐚𝐧 𝐏𝐢𝐥𝐩𝐫𝐞𝐬

Dalam opsi satu ini, Mahkamah akan menguatkan Keputusan KPU yang memenangkan Paslon 02 Prabowo—Gibran, dan hanya memberikan catatan perbaikan penyelenggaraan Pilpres, terutama kepada KPU dan Bawaslu. Mahkamah pada dasarnya menyatakan dalil-dalil permohonan tidak terbukti. 𝐌𝐞𝐥𝐢𝐡𝐚𝐭 𝐬𝐢𝐭𝐮𝐚𝐬𝐢-𝐤𝐨𝐧𝐝𝐢𝐬𝐢 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐤— 𝐡𝐮𝐤𝐮𝐦 𝐝𝐢 𝐭𝐚𝐧𝐚𝐡 𝐚𝐢𝐫, 𝐬𝐚𝐲𝐚 𝐛𝐞𝐫𝐩𝐚𝐧𝐝𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐨𝐩𝐬𝐢 𝐬𝐚𝐭𝐮 𝐢𝐧𝐢 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐬𝐚𝐧𝐠𝐚𝐭 𝐦𝐮𝐧𝐠𝐤𝐢𝐧 𝐦𝐞𝐧𝐣𝐚𝐝𝐢 𝐤𝐞𝐧𝐲𝐚𝐭𝐚𝐚𝐧.

1. 𝐎𝐏𝐒𝐈 𝐃𝐔𝐀: 𝐌𝐚𝐡𝐤𝐚𝐦𝐚𝐡 𝐊𝐨𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐬𝐢 𝐌𝐄𝐍𝐆 𝐀𝐁𝐔𝐋𝐊𝐀𝐍 𝐒𝐞𝐥𝐮𝐫𝐮𝐡 𝐎

Dalam opsi dua ini, Mahkamah mengabulkan diskualifikasi Paslon 02 Prabowo—Gibran, dan melakukan PSU hanya di antara Paslon 01 dan 03. Dari semua opsi, melihat situasi-kondisi politik—hukum di tanah air; termasuk rumit dan sulitnya proses pembuktian, 𝐬𝐚𝐲𝐚 𝐛𝐞𝐫𝐩𝐚𝐧𝐝𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐨𝐩𝐬𝐢 𝐝𝐮𝐚 𝐢𝐧𝐢 𝐡 .

AKU AKU AKU. 𝐎𝐏𝐒𝐈 𝐓𝐈𝐆𝐀: 𝐌𝐚𝐡𝐤𝐚𝐦𝐚𝐡 𝐊𝐨𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐬𝐢 𝐌𝐄𝐍𝐆𝐀𝐁𝐔𝐋𝐊𝐀𝐍 𝐒𝐞𝐛𝐚𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐫𝐦𝐨𝐡𝐨𝐧𝐚𝐧, 𝐘𝐚𝐢𝐭𝐮 𝐌𝐞𝐧𝐝𝐢𝐬𝐤𝐮𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐤𝐚𝐬𝐢 𝐂𝐚𝐰𝐚𝐩𝐫𝐞𝐬 𝐆𝐢𝐛𝐫𝐚𝐧 𝐑𝐚𝐤𝐚𝐛𝐮𝐦𝐢𝐧𝐠 𝐑𝐚𝐤𝐚

Dalam opsi tiga ini, Mahkamah mengabulkan salah satu petitum Paslon 01, yang memberi alternatif hanya Gibran yang didiskualifikasi, dan Prabowo dapat kembali ikut PSU dengan pasangan cawapres yang baru. Meskipun mungkin saja terjadi, opsi tiga ini tetap tidak mudah, dan membutuhkan tidak hanya keyakinan hakim ataupun 𝑗𝑢𝑑𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑠𝑚, tetapi juga keberanian, pengakuan, dan introspeksi institusi bahwa masalah moral-konstitusional pencalonan Gibran bersumber dari Putusan 90 Mahkamah sendiri , sebagaimana telah terang- benderang diputuskan oleh MKMK.

1. 𝐎𝐏𝐒𝐈 𝐄𝐌𝐏𝐀𝐓: 𝐌𝐚𝐡𝐤𝐚𝐦𝐚𝐡 𝐊𝐨𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐬𝐢 𝐌𝐄𝐍𝐆𝐀𝐁𝐔𝐋𝐊𝐀𝐍 𝐒𝐞𝐛𝐚𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐫𝐦𝐨𝐡𝐨𝐧𝐚𝐧, 𝐘𝐚𝐢𝐭𝐮 𝐌𝐞𝐦𝐛𝐚𝐭𝐚𝐥𝐤𝐚𝐧 𝐊𝐞𝐦𝐞𝐧𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐂𝐚𝐰𝐚𝐩𝐫𝐞𝐬 𝐆𝐢𝐛𝐫𝐚𝐧 𝐑𝐚𝐤𝐚𝐛𝐮𝐦𝐢𝐧𝐠 𝐑𝐚𝐤𝐚 𝐑𝐚𝐤𝐚, 𝐝𝐚𝐧 𝐌𝐞𝐥𝐚𝐧𝐭𝐢𝐤 𝐇𝐚𝐧𝐲𝐚 𝐂𝐚𝐩𝐫𝐞𝐬 𝐏𝐫𝐚𝐛𝐨𝐰𝐨 𝐒𝐮𝐛𝐢𝐚𝐧𝐭𝐨, 𝐥𝐚𝐥𝐮 𝐦𝐞𝐦𝐞𝐫𝐢𝐧𝐭𝐚𝐡𝐤𝐚𝐧 𝐝𝐢𝐥𝐚𝐤𝐬𝐚𝐧𝐚𝐤𝐚𝐧𝐧𝐲𝐚 𝐏𝐚𝐬𝐚𝐥 𝟖 𝐚𝐲𝐚𝐭 (𝟐) 𝐔𝐔𝐃 𝐔𝐔𝐃

Opsi ke empat ini memerlukan penjelasan lebih panjang, terutama karena tidak ada dalam permohonan Paslon 01 maupun 03, sehingga menjadi 𝑢𝑙𝑡𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑡𝑖𝑡𝑎. Dasar amar demikian ada dua, 𝒑𝒆𝒓𝒕𝒂𝒎𝒂, tuntutan hukum Pilpres bukan melawan perdata, tetapi peradilan konstitusional tata negara, sehingga demi menjaga kehormatan konstitusi, bisa memutuskan di luar permintaan pihak. Hal ini sudah beberapa kali dilakukan oleh Mahkamah.

𝑲𝒆𝒅𝒖𝒂, dalam pasal 53 ayat (2) peraturan mk nomor 4 tahun 2024 diatur, “𝐃𝐚𝐥𝐚𝐦 𝐡𝐚𝐥 𝐝𝐢𝐩𝐚𝐧𝐝𝐚𝐧𝐠 𝐩𝐞𝐫𝐥𝐮, 𝐌𝐚𝐡𝐤𝐚𝐦𝐚𝐡 𝐝𝐚𝐩𝐚𝐭 𝐦𝐞𝐧𝐚𝐦𝐛𝐚𝐡𝐤𝐚𝐧 𝐚𝐦𝐚𝐫 𝐬𝐞𝐥𝐚𝐢𝐧 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐝𝐢𝐭𝐞𝐧𝐭𝐮𝐤𝐚𝐧 𝐬𝐞𝐛𝐚𝐠𝐚𝐢𝐦𝐚𝐧𝐚 𝐝𝐢𝐦𝐚𝐤𝐬𝐮𝐝 𝐩𝐚𝐝𝐚 𝐚𝐲𝐚𝐭 𝐚𝐲𝐚𝐭 (𝟏).” Norma tersebut, dapat dimaknai, Mahkamah membuka peluang ultra petita, bukan hanya di luar yang dimintakan para pihak, bahkan di luar ketentuan Peraturan MK atau bahkan UU MK.