Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id — Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ikut beri saran terkait penyusunan kabinet Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming.
PKS menyarankan Prabowo Subianto tak memberi jatah Menteri untuk partai yang tak lolos parlemen.
PKS mengingatkan hal ini juga dilakukan Presiden Jokowi dalam menyusun kabinetnya.
Diketahui, ada beberapa partai tak lolos parlemen di Koalisi Indonesia Maju.
Diantaranya PSI dan Partai Gelora.
Menurut PKS, partai non-parlemen cukup diberi jatah wakil menteri atau jabatan lainnya.
Sehingga Prabowo tak perlu mengotak-atik undang-undang untuk menambah jumlah kementerian.
PKS pun menyarankan presiden terpilih Prabowo Subianto tegas dalam penunjukan menteri.
Juru bicara PKS Muhammad Iqbal menyebut Prabowo tidak perlu mengakomodir semua partai pendukungnya pada Pilpres 2024 untuk mendapat kursi kabinet.
Hal ini disampaikan Iqbal terkait wacana penambahan jabatan menteri dari 34 menjadi 40.
“Pak Prabowo tegas saja. Mana partai yang memang layak mendapat kursi karena dia memiliki anggota di parlemen,” ungkap Iqbal dalam talkshow Overview Tribunnews, Kamis (16/5/2024).
Sementara itu, untuk partai yang tidak lolos parliamentary threshold (PT), Iqbal menilai tidak perlu mendapat kursi menteri, seperti pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Di era Pak Jokowi partai-partai yang tidak lolos (PT) itu tidak dapat menteri, jadi wakil menteri saja misalnya, atau dikasih jabatan lain, jadi tidak membebani presiden,” ujar Iqbal.
Menurutnya, jika semua partai koalisi dalam Pilpres 2024 diberi jabatan, itu akan menjadi beban Prabowo.
“Di situlah ujian leadership pertama Pak Prabowo, mampukah dia mengelola konflik, mampukah dia menolak permintaan-permintaan yang bertentangan dengan konstitusi.”
“Karena hari ini kalau dipaksakan 40 itu bertentangan, kecuali direvisi dulu undang-undangnya,” ungkapnya.
Analisis Pengamat
Pakar hukum tata negara Feri Amsari menyebut penambahan kementerian tidak memiliki urgensi.
Menurutnya, sebab sejauh ini seluruh permasalahan kenegaraan sudah tertangani dengan kementerian yang ada.
“Bagi saya nomenklatur kementerian yang sudah ada ditetapkan tetap ada, karena seluruh kegiatan sudah terpenuhi,” kata Feri Amsari saat ditemui awak media di Rumah Belajar ICW, Jakarta, Selasa (7/5/2024).
Lebih lanjut, dengan adanya penambahan jumlah kementerian itu juga diyakini akan berpengaruh pada anggaran negara.
Justru menurut Feri yang harusnya dilakukan oleh pemerintahan adalah melakukan penyederhanaan jumlah menteri.
Pasalnya, saat ini sendiri banyak keputusan menteri yang tumpang tindih dalam mengatur suatu kebijakan.
“Yang paling penting itu penyederhanaan jumlah menteri. Kalau logikanya menambah sejumlah menteri, pasti ada transaksi lain ketika pembahasan,” kata dia.
Dirinya lantas menyinggung, selama adanya nomenklatur yang berlaku saat ini, tidak pernah ada istilahnya Indonesia kekurangan kementerian.
Kata dia, dengan adanya wacana penambahan tersebut, diduga yang ingin dipenuhi adalah kepentingan pembagian kekuasaan.
“Saya tidak pernah mendengar satu pun setelah UU 39/2008 ada kekurangan menteri sampai hari ini. yang kurang adalah hasrat kepentingan membagi-membagi kekuasaan” ucap dia.
PKS Sindir Partai Gelora?
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan respons atas penolakan Partai Gelora, terkait wacana bergabungnya PKS ke koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Partai Gelora terang-terangan menolak PKS bergabung dengan koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera pun angkat bicara mengenai penolakan tersebut.
Hal itu disampaikan Mardani dalam akun Instagram pribadinya @mardanialisera bersama istrinya yang juga kader PKS Siti Oniah, Senin (29/4/2024).
“Oposisi apa koalisi? Ha-ha-ha,” tanya Mardani ke istrinya, Senin (29/4/2024).
Siti pun menjawab pertanyaan Mardani.
Dia menyindir Partai Gelora yang perolehan suara pilegnya tak mencapai Parliamentary Threshold sebesar 4 persen, sehingga tak lolos ke DPR.
“Aduh ya, dengar berita yang menolak PKS untuk koalisi. Aduh, terima kasih ya, itu partai apa ya? Enggak lolos PT gitu loh, masyaallah tabarakallah. Nol koma sekian loh,” kata Siti.
Menurut dia, proposal yang dimiliki PKS dan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta berbeda. “Proposalnya kita sama Mas Anis beda, dan visinya beda,” kata dia.
Ia menyatakan, sikap partainya lebih cenderung untuk menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Kalau saya, oposisi, sehat kok, sekalian kita jaga pemerintah biar betul-betul bekerja buat rakyat,” kata Mardani.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik mengatakan, pihaknya menolak bila PKS bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Menurutnya, selama ini Presiden Jokowi dan Prabowo telah mengingatkan untuk tidak menarasikan membelah politik dan ideologi.
“Narasi-narasi yang berisiko membelah lagi masyarakat secara politis dan ideologis. Padahal itu yang sering diingatkan oleh Presiden Jokowi dan capres Prabowo,” ujarnya.
Sikap Partai Lain
Di sisi lain, Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad Wibowo mengatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto terkait partai-partai yang hendak bergabung ke kubu Prabowo-Gibran.
“PAN menyerahkan sepenuhnya tentang bergabungnya parpol dari 01 dan 03 kepada Pak Prabowo, dan tentu dengan masukan dari Mas Gibran. Jadi bukan hanya tentang PKS saja,” ujar Drajad, Senin (29/4/2024).
Drajad menyampaikan, PAN sudah lama bekerja bersama Prabowo, bukan hanya pada Pemilu 2024 saja.
Maka dari itu, PAN meyakini Prabowo pasti akan mengambil keputusan terbaik demi bangsa.
“Kami yakin beliau akan melihat semua aspek dalam mengambil keputusan, mengambil yang terbaik bagi rakyat, bangsa, dan negara Indonesia,” ucap dia.
0 Komentar