Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id – Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet membeberkan rencana pimpinan MPR bertemu dengan mantan Ketua MPR Amien Rais guna membahas Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar (UUD) di bawah masa kepemimpinan Amien Rais.
Rencana itu diungkapkan Bamsoet usai berbincang empat mata dengan Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno di kediaman Tri Jalan Purwakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2024).
Bamsoet mengatakan pertemuan ini akan dilaksanakan pada 6 Juni 2024.
“Yang paling menarik kita akan ketemu dengan Pak Amien Rais. Kalau yang lainnya (pertemuan dengan) presiden, wakil presiden, Pak Amien Rais kita punya agenda khusus yang sangat spesial,” kata Bamsoet saat ditemui.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu lantas mengungkapkan mengapa menyebut pertemuan dengan Amien Rais sangat spesial.
Sebab, MPR akan bertanya pada Amien Rais soal pandangannya tentang keadaan atau situasi Indonesia pasca amendemen UUD 1945 yang keempat.
Bamsoet mengaku penasaran apa jawaban dari Amien Rais.
“Barangkali kita akan bertanya kepada Pak Amien, apakah Pak Amien ketika mengubah Undang-undang Dasar ini, apakah inikah yang beliau impikan, suasana inikah yang beliau bayangkan, Indonesia akan makmur, sentosa dengan perubahan amendemen ke-4 nya,” papar politikus Golkar ini.
Dia meyakini, dalam pertemuan itu akan terjawab mengapa dahulu begitu besar dorongan dari sebagian besar masyarakat untuk diubahnya UUD 1945.
“Barangkali nanti akan terjawab kenapa dulu begitu kerasnya dorongan euforia reformasi menyasar kepada UUD 1945,” urai dia.
Lebih jauh, Bamsoet menuturkan pihaknya dalam waktu dekat akan mengunjungi wakil presiden ke-11 RI Boediono dan wakil presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla, pada Rabu (22/5/2024).
Selain Boediono dan JK, MPR juga akan berbincang soal kebangsaan dengan Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 28 Mei, juga Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.
Namun jadwal untuk pertemuan dengan Megawati masih terus dicocokkan.
“Bu Mega kita belum konfirmasi, kita harapkan sebelum 6 Juni kita di rumah Bu Mega,” ucapnya.
Sebagai informasi, hingga saat ini, UUD 1945 sudah diamendemen sebanyak empat kali.
Amendemen tersebut menyebabkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara kehilangan superioritasnya sehingga berjalan seperti tak memiliki kuasa.
Amendemen terakhir disebabkan sejumlah pasal yang ada di UUD 1945 menjadi dasar bagi Presiden Soeharto mempertahankan kekuasaan hingga 32 tahun di era Orde Baru.
Dilansir dari dokumentasi Harian Kompas yang terbit pada 17 April 2002, sejumlah pihak memang telah berupaya untuk menghendaki pembatalan amendemen UUD 1945 sejak dulu.
Namun, Ketua MPR saat itu, Amien Rais menyatakan bahwa amendemen harus tetap dilakukan karena menjadi amanat reformasi.
Sumber: kompas
