Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id – Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan permasalahan utama pembangunan IKN di Indonesia yakni pertanahan dan investasi. Hal ini terjadi setelah Presiden Jokowi menunjuk Pj Kepala Kantor IKN (OIKN) Bambang Susantono dan Wakil OIKN Donny Rahajoe mengundurkan diri.
Basuki mengatakan kendala utama IKN adalah investasi yang selama ini belum selesai karena kendala lahan. Berinvestasi di IKN sulit dilakukan karena status properti saat ini tidak jelas bagi investor. Penghentian sementara transaksi properti di IKN membuat situasi properti menjadi tidak jelas bagi investor. Artinya, investor yang menanamkan modalnya di IKN tidak bisa membeli properti apa pun, melainkan hanya memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dalam jangka waktu.
“Masih perlu dipercepat adalah yang dari investasi tadi, semuanya karena status tanah yang belum jelas dan kerjasama yang belum jelas,” ujar Basuki dalam konferensi pers di Istana Negara, Senin (3/6/2024).
Basuki menjelaskan ke depannya yang menjadi fokus utama pekerjaan sebagai Plt. OIKN adalah menyelesaikan masalah kepemilikan lahan, terutama bagi investor yang hendak menanamkan modalnya di IKN. “Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah ini akan dijual, sewa, atau KPBU, kami ingin mempercepat itu,” lanjutnya.
Sebab, dengan cara pembekuan transaksi pertanahan atau para investor hanya diberikan izin HGB di atas HPL milik Pemerintah, menimbulkan dampak keraguan bagi para pelaku usaha ketika menanamkan modalnya.
Mengingat, komposisi pembiayaan pembangunan IKN ditargetkan menggunakan APBN 20%. Sedangkan sisanya 80%menggunakan pembiayaan di luar APBN, baik untuk skema investasi langsung dari badan usaha maupun skema KPBU atau Kerjasama Pemerintah Badan Usaha.
Sumber: sindo
