Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id – Kewajiban membayar Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) mengancam konsumsi rumah tangga Indonesia jika tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan.
Hasran, peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), mengatakan iuran Tapera bersifat wajib, artinya masyarakat yang memenuhi syarat harus membayar iuran tersebut, mau atau tidak.
“Iuran ini berdampak kepada masyarakat Indonesia terutama yang menjadi peserta, dalam bentuk pengurangan konsumsi rumah tangga,” jelas Hasran.
Adanya Tapera dan tidak bertambahnya pendapatan masyarakat dipastikan akan mengurangi konsumsi rumah tangga. Kondisi ini bisa lebih buruk jika inflasi dalam negeri tidak dikontrol.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi rumah tangga menyumbang sebesar 54,93 persen terhadap PDB Indonesia pada triwulan I tahun 2024.
Dengan kata lain, iuran Tapera ini akan memangkas konsumsi masyarakat dan berdampak juga pada PDB Nasional.
Diketahui, lebih dari 50 persen pengeluaran rumah tangga masyarakat Indonesia adalah keperluan konsumsi pangan.
Jika ada pengurangan konsumsi sebagai efek dari Tapera, maka pengurangan akan terjadi pada sektor pangan.
Hal ini, dalam jangka panjang, dapat memengaruhi asupan nutrisi masyarakat jika terjadi pengurangan konsumsi.
Walaupun sebagian besar pangan diproduksi secara domestik, Indonesia juga masih bergantung pada ketersediaan pangan global.
Indonesia mengimpor beberapa komoditas pangan strategis yang tidak diproduksi secara mandiri di dalam negeri.
Misalnya saja komoditas bawang putih, kedelai, gandum, dan juga daging sapi. Kenaikan harga global bisa berdampak pada inflasi dalam negeri dan hal ini berpotensi besar mendorong masyarakat untuk mengurangi konsumsinya.
Pengurangan konsumsi makin terjun bebas jika inflasi terjadi bersamaan dengan pemberlakuan iuran Tapera.
Untuk mencegah berkurangnya konsumsi rumah tangga, Hasran merekomendasi beberapa hal.
Pertama adalah mengganti kepesertaan Tapera dari wajib menjadi opsional, yang berarti masyarakat dapat memilih untuk menjadi peserta atau tidak, tergantung kebutuhannya masing-masing.
Dengan cara ini, masyarakat akan lebih leluasa dalam mengatur pendapatannya termasuk mengatur alokasinya ke pengeluaran konsumsi.
Kedua, pemerintah perlu memastikan keterjangkauan harga pangan dalam negeri. Salah satunya, dapat dilakukan dengan meningkatkan produktivitas pertanian melalui penanaman modal asing (PMA) di sektor ini.
Banyaknya PMA masuk ke sektor pertanian, memungkinkan adopsi teknologi pertanian yang lebih mutakhir dan bibit unggul.
Keterjangkauan harga pangan dalam negeri juga dapat ditempuh dengan memperjelas dan mempermudah regulasi impor pangan.
“Ketersediaan pangan akan menekan inflasi dan dapat mengurangi dampak pengurangan konsumsi yang sangat mungkin terjadi akibat kewajiban iuran Tapera,” tuntas Hasran.
Sumber: kompas
