Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id – Direktur PARA Syndicate, Ari Nurcahyo berharap perilaku politik Presiden Jokowi pada Pilpres beberapa waktu lalu bakal terulang pada Pilkada 2024.
Dia berasumsi, instrumentasi hukum yang diduga berfungsi untuk melindungi dinasti politik yang berkuasa, akan terus digunakan dalam pilkada.
“Publik membaca ada aroma politik di balik Putusan MA terkait syarat batas usia calon kepala daerah di tengah tahapan Pilkada yang sudah berlangsung,” kata Ari.
“Putusan tersebut dicurigai akan memuluskan jalan bagi Kaesang Pangarep maju di Pilgub. Dan ini persis polanya seperti yang terjadi menjelang Pilpres, di mana MK saat itu menerbitkan putusan yang menjadi karpet merah bagi Gibran ke Pilpres,” terangnya.
Selanjutnya, indikator ketiga, menurut Ari, ada potensi penyelewengan demokrasi dan konstitusi melalui politisasi bansos dan politik uang.
Politisasi bantuan sosial (bansos) berpotensi kembali terjadi, mengingat kebijakan penyaluran bansos dikabarkan akan dilanjutkan Presiden Jokowi sampai Desember 2024.
Ia juga menyoroti mobilisasi politik yang membuat netralitas TNI-Polri dipertanyakan serta netralitas Pj Kepala Daerah dan ASN rawan konflik kepentingan.
Meski saat ini demokrasi Indonesia sedang tidak baik-baik saja, namun di tengah kegelapan itu, Ari berharap optimisme harus tetap diupayakan bersama.
Sumber: wartaekonomi
