Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id – Dinas Dukcapil DKI Jakarta menonaktifkan NIK warga Jakarta yang tinggal di luar domisilinya.
Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, pihaknya sudah menonaktifkan 284.614 NIK.
“Yang membedakan dia dengan sadarnya jumlahnya saat ini sudah 284.614 (dinonaktifkan),” ungkapnya, di Balai Kota di DKI Jakarta, Rabu (26/6/2024).
Budi menjelaskan bahwa penonaktifan NIK akan terus berjalan untuk memastikan ketertiban administrasi kependudukan (adminduk) di Jakarta.
Menurutnya, NIK yang dinonaktifkan juga akan berpengaruh pada hak pilih warga yang terdaftar sebagai pemilih tetap Pilkada DKI Jakarta 2024.
Budi menyebut warga Jakarta yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2024 ada sebanyak 8,3 juta orang.
“Kecuali yang pindah ya, tapi kalau yang dinonaktifkan di kita nanti ya kalau misalkan dinonaktifkan itu tidak mempengaruhi penonaktifan di KPU. Karena kan mereka basic nya adalah de jure enggak the facto jadi DPT-nya kan sudah diberikan ke kita, sekitar 8,3 triliun,” paparnya.
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta sebelumnya telah menerjunkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).
Pantarlih bertugas melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) 8.315.669 data pemilih selama sebulan ke depan.
Adapun coklit data pemilih di Jakarta berlangsung mulai 24 Juni hingga 24 Juli 2024.
Kepala Divisi Data dan Informasi KPU DKI Jakarta Fahmi Zikrillah mengatakan Petugas Pantarlih akan mendatangi pemilih secara langsung dari rumah ke rumah.
Fahmi mengatakan Petugas Pantarlih akan melakukan validasi dengan mengecek KTP elektronik milik warga.
Selain itu, Petugas Pantarlih juga akan memastikan semua warga Jakarta yang sudah memenuhi syarat di data dalam daftar pemilih.
Serta mencoret mereka yang tidak memenuhi syarat untuk pilkada mendatang.
Fahmi mengimbau agar seluruh warga Jakarta menyambut kedatangan pantarlih dengan menyiapkan dokumen.
Seperti dokumen kependudukan seperti KTP elektronik, kartu keluarga, atau biodata kependudukan/Identitas Kependudukan Digital.
Fahmi menilai proses coklit ini merupakan tahapan yang sangat penting dan krusial.
Hal tersebut lantaran implikasi dari hasil pemutakhiran data akan menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan logistik untuk pilkada.
Mulai dari jumlah surat suara yang akan dicetak, jumlah TPS yang akan didirikan, serta jumlah KPPS yang akan bertugas.
Menurutnya hal-hal tersebut sangat tergantung pada hasil pemutakhiran data pemilih yang nantinya akan ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap (DPT).
