Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id — Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyayangkan tidak ada satupun pejabat berwenang yang menyampaikan permintaan maaf serta mengambil tanggung jawab penuh atas peretasan Pusat Data Nasional (PDN).
Menurut Sukamta, hal ini berkaitan dengan mental para pejabat di dalam negeri yang tidak dibiasakan untuk bertanggung jawab jika tidak mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).
“Itu yang sebetulnya kita sesalkan, ya. Ini persoalan mental kita sebagai bangsa, pejabat kita ini tidak dibiasakan untuk bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tupoksinya, ketika ada masalah kemudian mengatakan saya lah yang bertanggung jawab,” kata Sukamta dalam diskusi daring, Sabtu (29/6/2024).
Sukamta melihat, pemerintah baru meminta maaf hanya karena gangguan pelayanan. Diketahui peretasan itu mengakibatkan sejumlah sistem terganggu, termasuk sistem imigrasi.
Namun, tidak ada satupun yang menyatakan telah gagal menjalankan tugas negara yang diberikan.
“Permintaan maaf pemerintah kan karena gangguan layanan bukan karena kegagalan dalam melaksanakan tugas. (Peretasan data ini) seperti kita sedang kalah perang siber,” ucapnya.
Lebih lanjut, Sukamta menilai pemerintah konyol luar biasa karena tidak melakukan pencadangan (backup) ketika mewajibkan data-data kementerian lembaga hingga pemerintah daerah dipusatkan di PDN.
Kekonyolan makin menjadi ketika anggaran kementerian/lembaga dipotong agar tidak membuat pusat data dan server sendiri menyusul sinkronisasi data ke PDN. Akibatnya ketika terjadi serangan siber, data tersebut justru akan hilang.
“Itulah masalahnya. Di dalam tata kelolanya itu pihak Kemkominfo tidak membuat keharusan untuk buat backup. Jadi menurut saya ini kekonyolan yang sangat luar biasa,” jelas dia.
Sebelumnya diberitakan, sejak diretas pada 20 Juni lalu, hingga kini sistem PDN belum pulih sepenuhnya.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, peretasan PDN merupakan tanggung jawab semua pihak.
Ia meyakini suatu saat pelaku dari serangan PDN akan ditemukan. Namun, ia tak bisa memastikan kapan waktunya.
Bobolnya PDN membuat pemerintah dicecar DPR RI. Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menyentil pemerintah bahwa persoalan atas tidak adanya back up data sistem pusat data nasional (PDN) yang diretas bukanlah masalah tata kelola, melainkan kebodohan.
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen (Purn) Hinsa Siburian mulanya menyebut mereka memiliki masalah dalam tata kelola.
“Kita ada kekurangan di tata kelola. Kita memang akui itu. Dan itu yang kita laporkan juga, karena kita diminta apa saja masalah kok bisa terjadi, itu salah satu yang kita laporkan,” ujar Hinsa.
Meutya menegaskan persoalan peretasan PDN bukanlah masalah tata kelola. Dia menyebut pemerintah melakukan kebodohan dengan tidak mem-back up data PDN.
“Kalau enggak ada back up, itu bukan tata kelola sih, Pak, kalau alasannya ini kan kita enggak hitung Surabaya, Batam back up kan, karena cuma 2 persen, berarti itu bukan tata kelola, itu kebodohan saja sih, Pak,” tukas Meutya.
