Hajinews.co.id – Rekam jejak PDIP dalam sepuluh tahun kiprahnya dan pendekatannya menjelang pemilu 2024 menjadi faktor yang membuat sebagian partai politik lain sulit menerima partai berlogo kepala banteng tersebut.
PDIP mungkin akan menjadi satu-satunya partai politik yang tidak gabung Prabowo Subianto untuk ikut serta dalam pemerintahannya.
Berikut ini diungkapkan Pengamat Politik Universitas Nasional Selamat Ginting mengenai posisi PDIP di masa depan pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Nah inilah dilema politik PDIP yang kalau dilihat dari sejarah politiknya saat sedang memenangkan kontestasi pemilu biasanya agak terlalu jumawa sehingga pihak lain juga agak sulit untuk melakukan komunikasi politik dengan PDIP,” kata Ginting saat dihubungi, Kamis (25/4/2024).
Sebagai contoh bagaimana PDIP terlalu berkuasa dalam menentukan calon yang menjadi pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.
Hal itu membuat sejumlah parpol yang tadinya hampir berkoalisi dengannya memilih balik arah ketika merasa posisi Megawati Soekarnoputri terlalu berkuasa.
“Jadi dalam politik itu kan harus ada konsensus ya, kebersamaan. Konsensus tentu harus ada konsesinya apa yang didapat.”
“Ya, ujungnya seperti kita tahu bahwa PDIP sesungguhnya berjalan sendiri dan PPP juga kurang mendapatkan respon positif di situ. Dampaknya PPP ya agak sulit untuk bisa masuk ke Senayan,” kata Ginting.
Apalagi, PDIP kini juga menjadi satu-satunya parpol yang belum menerima hasil Pilpres 2024.
Hal itu terlihat tak adanya wakil dari PDIP yang menghadiri penetapan presiden dan wakil presiden terpilih di KPU RI.
Bahkan, PDIP juga berencana menggugat hasil Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) meski sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Nah ini juga menandakan bahwa PDIP belum bisa keluar dari kemelut akibat luka politik yang begitu dalam terutama karena Jokowi,” ujar dia.
Belum lagi mengenai buruknya hubungan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dengan Susilo Bambang Yudhoyono dan kini dengan Presiden Jokowi, di mana nama tokoh terakhir kini berada dalam barisan kubu Prabowo.
Prabowo tentunya mempertimbangkan saran dan masukan dari rekan koalisinya jika ingin mengajak partai lain untuk ikut bergabung.
Sementara dengan PKS yang selama 10 tahun ini menjadi oposisi, hubungan PDIP dengan PKS juga ibarat air dan minyak.
“Jadi kemungkinan bisa saja PDIP akan disisakan sebagai satu-satunya partai yang tidak masuk dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” kata Ginting.