Daftar Donatur Palestina
Sidoarjo, hajinews.id– Sistem politik Indonesia saat ini jauh dari nilai-nilai Pancasila. Demikian yang disampaikam Prof Din Syamsuddin dalam Pengajian Akbar di Yayasan Pondok Pesantren Al Fattah, Buduran Sidoarjo, Ahad (20/10/19).
Din mengatakan, demokrasi yang diterapkan saat ini adalah demokrasi paling liberal. “Pemilihan langsung mana ada tahu wakil rakyat yang dipilih itu, rakyat yang memilihnya juga belum tentu tahu sepenuhnya yang dipilihnya,” ujarnya.
Hal itu, lanjut Din, berbeda dengan demokrasi yang disepakati para pendiri bangsa: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan.
“Lewat majelis permusyawaratan itu: ahlul halli wal aqdi. Mereka itulah yang kemudian bisa berdiskusi secara jernih. Sayang sudah diganti. Ini penyelewengan terhadap Pancasila,” kata Din.
“Kalau saya ditanya apakah sistem politik Indonesia sekarang, yang menghasilkan presiden dan wakil presiden segala macam ini, hiruk pikuk seperti ini, sudah sesuaikah dengan sila ke-4, jawaban saya: jauh panggang dari api,” tambahnya.
Din lalu bertanya, apakah sistem ekonomi Indonesia saat ini sesuai Pancasila? “Masa ada segelintir orang menguasai lebih dari 50 persen aset bangsa. Masa 3-4 orang pengusaha hartanya sama dengan harta 100 juta rakyat miskin? Kesenjangan 0,4 persen masih berlanjut. Mana itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?” tanya Din.
Dia mengatakan, pasal 33 UUD 1945 tentang ekonomi kerakyatan, sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat sudah dilupakan dan memberi peluang pada asing.
“79 persen migas Indonesia dikuasai perusahaan asing. Muhammadiyah tampil dulu dengan jihad konstitusi, memprotes UU itu. Diterima MK. Tapi sampai sekarang tujuh tahun belum diubah UU itu. UU Sumber Daya Air digugat oleh Muhammadiyah, saya kawal betul, dibatalkan seluruh UU yang ada oleh MK. Sampai sekarang lima tahun belum berubah UU itu. Itulah penyelewengan Pancasila,” kritiknya.
Kongres Umat Islam Indonesia pada 2015 di Yogyakarta, kata Din, dalam deklarasinya menyimpulkan telah dan tengah terjadi deviasi atau penyimpangan.
“Ada distorsi atau penyelewengan serta disorientasi kehidupan nasional kita ini dari nilai-nilai dasar kebangsaan kita sendiri,” pungkasnya. (*)
