Daftar Donatur Palestina
Oleh: ADHIE MASSARDI
Mantan Juru Bicara Presiden KH. Abdurrahman Wahid
Isu radikal yang menjadi topik utama Presiden Joko Widodo saat memperkenalkan jajaran anggota kabinet periode II, dalam konteks politik ketatanegaraan (berbangsa dan bernegara) sangat kontraproduktif.
Ini ibarat seorang anak yang dimarahi orangtuanya, ngambek lalu keluar dan melempari rumahnya dengan batu.
Hal ini menimbulkan dua kerugian sekaligus. Pertama, para tetangga akan menilai orangtuanya tidak pandai mendidik anak. Kedua, menimbulkan kerusakan pada rumahnya.
Dalam kaitan isu radikal yang dihembuskan Presiden dan diresonansi secara massif oleh para anggota kabinet, niscaya menimbulkan kekhawatiran pihak (dunia) luar, karena mencerminkan ada ancaman keamanan serius di (dalam negeri) Indonesia yang tidak bisa (sulit) ditangani oleh pemerintahan Joko Widodo. Ancaman dari kelompok ekstrim yang sebaran pengaruhnya sudah menyeluruh (nasional).
Dampak paling merugikan tentu saja menimpa sektor ekonomi. Investor dari luar menjadi enggan berinvestasi. Sedangkan yang sudah terlanjur masuk, dan sebagian mulai ditarik keluar karena iklim pertumbuhan ekonomi nasional tidak kondusif untuk berbisnis, isu massif ancaman radikalisme akan menambah keyakinan pebisnis lainnya untuk segera hengkang dari Indonesia.
Paling terpukul oleh isu ini sudah pasti sektor pariwisata, yang justru sangat potensial mendulang devisa. Tapi modal dasar pariwisata (alam) yang luar biasa itu akan sirna oleh situasi ancaman ketidakamanan yang pasti dipercaya dunia internasional karena “travel warning” itu disampaikan secara resmi oleh pemerintah Indonesia sendiri.
Jadi isu radikalisme bukan hanya ibarat menepuk air di dulang (terpercik ke muka sendiri). Lebih dari itu.
Bila di dunia internasional menimbulkan ketidak percayaan, di dalam negeri isu radikalisme malahirkan sikap saling curiga. Bukan hanya antar-elemen masyarakat, tapi juga civil society dan pemerintah. Seperti yang disampaikan oleh tokoh nasional DR Rizal Ramli, yang curiga isu radikalisme ini dipakai untuk menutupi kegagalan pemerintah, terutama di sektor ekonomi.
Paling tertohok oleh isu radikalisme ini adalah ideologi negara, yakni Pancasila. Sebagian anggota masyarakat pasti akan mempertanyakan, “ada apa dengan Pancasila” sebagai ideologi negara-bangsa? Kenapa tidak berhasil mencegah lahirnya pikiran-pikiran lain (yang radikal) di negeri ini? Lalu apa dong kerjanya BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) yang sudah dibiayai APBN itu?
Dari kajian ini, kita bisa menilai bahwa isu “radikal” ini dihembuskan politisi kelas lokal, yang tidak mempertimbangkan dampaknya secara nasional, apalagi global.
