Daftar Donatur Palestina
Oleh: Nasmay L. Anas
wartawan senior domisili di Bandung, Jawa Barat.
Perang dagang antara pemerintah Republik Rakyat Cina (RRC) dan Amerika Serikat (AS) – masih terus berlangsung. Tapi di luar itu, ada yang cukup menarik. Dua pekan lalu, tiba-tiba saja Washington memberlakukan kebijakan pembatasan pemberian visa terhadap pejabat RRC maupun petinggi partai komunis Cina yang hendak berkunjung ke negeri Paman Sam. Terutama mereka yang dituduh terlibat dalam kasus kejahatan kemanusiaan di wilayah Xinjiang, Barat Laut Cina.
Kebijakan baru AS itu diumumkan, setelah pemerintahan Donald Trump tersinggung oleh kebijakan Cina merintangi ekspor perusahaan-perusahaan AS. Yang mengakui kesulitan menjual produk mereka ke negara Tirai Bambu itu, disebabkan adanya kebijakan sepihak Cina. Karuan saja, karenanya, situasi jadi tambah panas.
Seperti ditulis wartawan the Guardian, Julian Borger. Bahwa Washington telah membongkar kejahatan kemanusiaan Cina di wilayah Xinjiang. Berkenaan dengan berita adanya kamp konsentrasi yang tidak berprikemanusiaan. Yang dihuni lebih dari satu juta orang etnis Uighur dan beberapa etnis lain yang beragama Islam di Xinjiang.
“Cina telah menangkap dan memenjarakan secara semena-mena lebih dari satu juta penduduk muslim dalam kebijakan yang brutal dan sistematik, untuk menghapuskan agama dan budaya setempat di Xinjiang. Cina harus menghentikan berbagai bentuk penindasan itu dan membebaskan mereka yang ditahan,” ungkap Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo.
The Guardian dan beberapa media Amerika lainnya belakangan ini juga menyorot kamp-kamp tahanan itu. Karenanya, banyak yang terkesima melihat langkah-langkah represif pemerintah Cina terhadap masyarakat muslim di wilayah Barat Lautnya itu.
Mereka seperti tidak percaya dengan judul berita: “If you enter a camp, you never come out: inside China’s war on Islam” (Bila kamu sudah memasuki sebuah kamp, kamu tidak akan pernah keluar lagi: Dalam Kerangka Perang Cina terhadap Islam).
Langkah yang diambil AS ini menandai pertama kalinya Cina disorot dunia internasional, sehubungan dengan penindasan terhadap kelompok minoritas beragama di negeri itu. Dengan menyorot persoalan ini, AS berencana akan memberikan sanksi yang lebih tegas. Langkah yang mendapatkan reaksi keras dari Beijing. Karena tidak berapa lama kemudian Kedutaan Besar Cina di Washington mengeluarkan pernyataan keras.
Dengan menyebut kebijakan AS itu sebagai penggunaan isu hak-hak asasi manusia untuk mengintervensi masalah dalam negeri Cina. Sebenarnya, berita tentang aksi-aksi penindasan terhadap pemeluk agama Islam di Xinjiang sudah banyak beredar. Tetapi sedemikian jauh, dunia internasional tampaknya tidak begitu peduli. Padahal berita-berita itu bukan berita isapan jempol.
Masyarakat internasional mulai terbelalak matanya, setelah pemerintah AS mengungkapkannya ke publik. Selama ini, Beijing masih berusaha keras membantah berita-berita seperti itu. Tapi sejumlah fakta membukakan tabir yang ditutup begitu rapat.
Ketika sekitar satu juta etnis Uighur dan pemeluk Islam lainnya dikerangkeng di sejumlah kamp tahanan, tidak sedikit pula orang yang dijatuhi hukuman kerja paksa secara sangat biadab. Hanya karena masih berusaha mempertahankan identitas keagamaannya.
Berbarengan dengan itu, Cina semakin gencar menyelenggarakan berbagai kegiatan fashion show di beberapa wilayah berpenduduk muslim itu. Bahkan pembukaan salon-salon kecantikan, tempat-tempat spa dan tempat-tempat perawatan tubuh bagi kaum wanita juga dilakukan dengan gencar.
Menurut beberapa sumber yang layak dipercaya, para pejabat Cina sekarang memang berusaha keras untuk mengubah gaya hidup wanita Uighur. Begitu juga kaum wanita dari etnis lain yang beragama Islam. Dalam sebuah proyek bertajuk “Project Beauty Initiative” yang dikembangkan sejak 2011, keseharian wanita Uighur memang dipaksakan untuk berubah.
Para pejabat setempat berdalih, hal ini dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan manusia di wilayah itu. Di antaranya dengan mentransformasikan penampilan tubuh mereka. Begitu juga gaya hidup mereka. Dan pada akhirnya pola pikir mereka juga diharapkan akan berubah dengan sendirinya.
Sedemikian jauh, tantangan yang dihadapkan kepada masyarakat muslim di wilayah itu tidak itu saja. Sebab banyak sisi kehidupan lain dari masyarakat setempat yang dipaksakan untuk dihilangkan. Termasuk penghapusan komplek-komplek makam yang sebelumnya dirawat dengan baik oleh masyarakat setempat.
Hasil jepretan foto-foto satelit memperlihatkan banyak sekali lokasi pemakaman penduduk di wilayah itu yang dihancurkan selama dua tahun terakhir. Di Aksu, sebuah lokasi pemakaman di mana tubuh seorang penyair terkenal Uighur dimakamkan, juga terjadi penggusuran makam.
Batu-batu makam telah dihancurkan rata dengan tanah. Lalu lokasi itu diubah fungsi menjadi sebuah taman bermain. Dihiasi dengan patung-patung panda dan patung binatang lain yang dapat dinaiki anak-anak. Beberapa bukti yang berhasil didapatkan para peneliti memperlihatkan begitu gencarnya aksi-aksi penghancuran tempat-tempat suci umat Islam.
Di samping itu, mereka tidak diperbolehkan lagi menjalan tradisi dan budaya mereka sendiri. Sebaliknya, mereka dipaksa untuk merayakan tahun baru Cina. Penggunaan bahasa Uighur sekarang juga dilarang. Karenanya banyak yang protes. Tapi dengan diterapkannya hukuman yang berat berupa tindakan penahanan tanpa proses pengadilan dan hukuman kerja paksa, akhirnya banyak yang tidak berani bicara.
Para penulis, seniman dan kalangan akademisi tak bisa berkutik, karena takut kepada penguasa. Keluarga besar Tashpolat Tiyip, yang merupakan rektor Xinjiang University sampai dia menghilang begitu saja tahun 2017, meyakini bahwa salah satu tokoh Uighur itu telah dihukum mati. Dia disebut-sebut dituduh melakukan tindakan separatisme. Belakangan ini, masyarakat muslim di sana sudah tiarap. Tidak berani berbuat apa-apa. Alias pasrah bongkok-an menghadapi situasi yang semakin sulit.
Meski demikian, pemerintah Beijing tampaknya masih belum puas. Kelompok masyarakat muslim dari etnis Hui di Ningxia kini juga menghadapi tekanan yang tidak ringan. Mereka juga mengalami penindasan fisik dan psikis yang tiada henti. Dan pemerintahan Beijing berusaha menggambarkan perlakuan terhadap mereka sebagai upaya mengantisipasikan aksi-aksi terorisme.
Padahal aksi-aksi terorisme yang dituduhkan itu tidak pernah terjadi. Operasi intelijen terus berlangsung. Untuk memburu mereka yang dicap radikal. Dengan tidak henti melancarkan tuduhan bahwa mereka potensial sebagai kelompok masyarakat yang mengancam keamanan negara.
Solidaritas dari kalangan masyarakat muslim yang sangat diharapkan sejauh ini tidak kunjung tampak. Apalagi negara-negara berpenduduk mayoritas muslim – seperti Indonesia – sepertinya sudah tergigit lidah. Karena besarnya investasi Cina, yang membuat mata para pemimpinnya tidak bisa berkedip. Karenanya, mereka tidak boleh berharap.
Harapan satu-satunya yang justru mulai kelihatan sekarang justru datang dari beberapa negara non-muslim. Seperti Jerman, Inggris dan Jepang. Yang belakangan lebih vokal menyuarakan isu-isu kemanusiaan ini. (*)
