Rizal Ramli Sebut Kasus Impor Beras Lebih Besar dari Skandal Century

Ekonom senior yang juga mantan Kabulog Rizal Ramli.
banner 678x960

banner 678x960

Daftar Donatur Palestina



JAKARTA, hajinews.id – Ekonom senior Rizal Ramli menyebut kerugian akibat kasus impor beras di era Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita bersama para menteri pendukungnya sangat fantastis.

Menurut Rizal, sisa impor yang diperkirakan senilai Rp 160 miliar tersebut adalah imbas impor ugal-ugalan yang dilakukan Enggar bersama beberapa menteri yang menyetujui impor beras saat itu.

Bacaan Lainnya
banner 678x960

banner 400x400

“Inilah Mega-Karya Enggar dkk (menteri-menteri yang setuju impor beras ugal-ugalan 2017-2018),” kata Rizal Ramli dalam akun twitternya, Selasa (3/12).

Bahkan, Rizal melihat potensi kerugian impor jor-joran tersebut melebih skandal Century yang merugikan negara hingga Rp 7 triliun.

“Potensi kerugian negara nyaris 10 triliun, belum kerugian petani, lebih besar dari skandal Century,” tegas Rizal, yang juga mantan  kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) era Presiden Abdurrahman Wahid itu.

Selanjutnya Rizal meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menindak kasus impor beras tersebut. “KPK malu dong. Mas Agus, Laode, Basaria, ayo bertindak,” kata Rizal.

Sebanyak 20 ribu ton beras senilai Rp 160 miliar membusuk dan harus dibuang oleh Bulog. Langkah mubazir tersebut diduga akibat dari impor ugal-ugalan yang dilakukan era Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Merespons hal tersebut, anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Nasdem Ahmad M. Ali menyesalkan banyak orang menuding Enggar sebagai dalang dan tidak tahu fakta sebenarnya. “Banyak orang yang tidak paham duduk permasalahannya, dan saya menyesali hal itu,” kata Ali, Selasa (3/12).

KPK akan mendalami dugaan korupsi terkait impor beras. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, pihaknya masih mendalami dugaan korupsi terhadap impor beras tersebut.

“Saya harus baca dulu kasusnya apakah masuk dalam kompetensi KPK. Kalau dari sisi penindakan, tentu KPK perlu mendalami lebih dahulu tentang siapa penyelenggara negaranya, berapa negara rugi dan lain-lain,” ucap Saut, Selasa (3/12). (rah/rmol)

banner 800x800

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *