Daftar Donatur Palestina
Jakarta, hajinews.id- Anggota MPR dari Fraksi Partai Demokrat Achmad menilai, ada dua masalah dalam persoalan Pilkada serentak yang akan digelar tahun 2020. Pertama adalah soal sistem dan kedua mengenai persyaratan.
Pernyataan itu diungkapkan Achmad saat menjadi pembicara dalam diskusi Empat Pilar MPR, di Media Center, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Rabu (4/12).
Menurutnya, sistem pemilihan kepala daerah model seperti ini, di mana rakyat memilih langsung, dilakukan sejak era reformasi bergulir. Baik untuk memilih gubernur, bupati, maupun walikota.
“Pilkada langsung mempunyai nilai plus dan minus namun dirasa Pilkada langsung lebih cocok digunakan karena sesuai amanat reformasi,” ujarnya.
Dengan Pilkada langsung, maka proses yang terjadi memiliki tanggung jawab moral yang lebih tinggi. Parameter kesejahteraan seperti penurunan angka kemiskinan dan pengangguran serta meningkatnya pendapatan masyarakat menjadi ukuran seseorang kepala daerah bisa terpilih kembali.
“Sehingga Pilkada langsung lebih menguntungkan masyarakat. Kalau kekurangannya tinggal diperbaiki,” paparnya.
Terkait persyaratan untuk mengikuti Pilkada secara teknis, perlu diperketat sehingga kandidat yang ada benar-benar memiliki kompetensi dan kualitas.
“Untuk Pilkada Provinsi, misal bila dari kalangan militer maka syarat yang harus dimililki, ia harus bintang dua,” ujarnya.
Syarat administrasi yang demikian menjadi seleksi bagi calon kepala daerah. Meskipun demokrasi memang tak membatasi orang namun kebebasan yang ada jangan sampai kebablasan.
“Dari seleksi seperti itulah maka ke depan kita memiliki pemimpin yang punya kapasitas, integritas, dan kapabilitas,” tambahnya.
Sementara itu, Anggota MPR dari Kelompok DPD, Teras Narang, dalam diskusi dengan tema Menuju Pilkada Serentak Tahun 2020 itu mengatakan, pilkada selalu menarik. Sebab, selalu ada hal yang baru.
Semua upaya yang dilakukan para calon memperlihatkan keinginan untuk membangun masa depan yang lebih baik.
“Saya ikut Pilkada langsung pada tahun 2005. Pilkada itu dikatakan kali pertama di mana rakyat memilih langsung kepala daerah. Saya merupakan alumni pertama pilkada,” ujarnya.
Dari perkembangan dan perjalanan Pilkada, proses yang ada menuju kesempurnaan. Namun diakui biaya Pilkada sangat berat dan besar sehingga APBD tersedot.
“Saya akui memamng mahal banget biayanya,” ungkapnya.
Diakui hasil Pilkada langsung bisa memilih pemimpin yang baik dan kompeten. Untuk itulah dirinya berharap agar prosedur yang ada jangan dipersulit. Terlepas dari itu apakah Pilkada nanti dipilih secara langsung atau dikembalikan DPRD, dirinya berharap agar semua ide dan gagasan yang ada ditampung. (wh/jawapos)
