Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menolak politik dinasti terkait anak dan Mantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) maju di pilkada serentak 2020.
Seperti diketahui, Gibran Rakabuming ikut pemilihan calon wali kota Solo, dan sang menantu Bobby Nasution maju dalam pilkada Kota Medan. Menanggapi itu, Sohibul mengatakan demokrasi yang dianut Indonesia harus digunakan dengan sebaik-baiknya. “Jangan atas nama kebebasan demokrasi malah politik dinasti yang dibangun,” ujar Sohibul di Jakarta, Kamis lalu (5/12).
Sohibul menyatakan bahwa kalau ada dinasti pasti distorsinya akan besar. “Jadi saya kira alangkah baiknya kita jangan mengembangkan politik dinasti. Harus ditolak,” tegas Sohibul.
Dia menambahkan demokrasi yang seharusnya dibangung di Indonesia adalah demokrasi substansial, bukan prosedural. Salah satunya menutup ruang tumbuhnya politik dinasti.
Menantu Presiden Jokowi, Bobby Afif Nasution, mengembalikan formulir pendaftaran untuk maju sebagai calon Wali Kota Medan ke DPD PDIP Sumatera Utara, Selasa (3/12). Dia berharap mendapatkan dukungan dari partai berlambang banteng itu pada Pilkada 2020.
Formulir pendaftaran yang dikembalikan Bobby diterima langsung Sekretaris PDIP Sumatera Utara Sutarto didampingi sejumlah pengurus DPD PDIP Sumatera Utara.
Sementara , Gibran juga sudah menyatakan kesediaan maju sebagai calon Wali Kota Solo dalam Pilkada Serentak 2020. Bahkan Gibran mendaftar masuk menjadi kader PDIP dan sowan ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Direktur Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojuddin Abbas menganggap wajar jika Jokowi dihantui godaan membuat dinasti politik di periode kedua nanti. Sebab utamanya adalah Jokowi adalah seorang presiden yang memiliki otoritas.
Yang keliru jika Jokowi menggunakan otoritas tersebut demi membangun dinasti politik. Dalam hal ini, Gibran yang merupakan putra sulungnya. “Yang salah secara etik adalah jika Jokowi menggunakan pengaruh dan otoritasnya untuk membantu memenangkan Gibran (di pilkada),” ucap Sirojuddin kepada CNNIndonesia.com beberapa waktu lalu.
Sirojuddin menegaskan bahwa siapa pun boleh-boleh saja ikut dalam kontestasi politik. Itu adalah hak seluruh warga negara yang dijamin UUD 1945, yakni hak memilih dan dipilih. Siapa pun dia, baik rakyat jelata, elite, maupun putra seorang presiden.
Dia mengamini bahwa sangat mungkin jika kerabat, saudara atau bahkan anak kandung memanfaatkan popularitas serta kuasa yang dimiliki Jokowi. Itu tidak bisa dipungkiri. Namun, memperoleh popularitas yang sama atau mendapatkan jabatan dari pamor orang lain tidak semudah membalik tangan bayi. Sekalipun itu anak Jokowi.
“Pengaruh politik Bapak tidak otomatis bisa ditransfer ke anak. Usaha seperti itu sering dilakukan tapi tak selalu berhasil,” ucap Sirojuddin. “Megawati dan Puan termasuk yang sukses. Tapi anak-anaknya Pak Harto malah gagal.”(rah/jawapos/cnnindonesia)
