Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan bahwa ada kesamaan antara kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
“Iya, modus operandinya sama, bahkan ada mungkin beberapa orangnya yang sama. Tapi nantilah. Yang penting itu akan dibongkar karena itu melukai hati kita semua,” kata Mahfud, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (13/1/2020).
Mahfud belum mau mengungkap seluruhnya dugaan yang ia temukan karena masih menunggu kepulangan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, yang saat ini sedang berdinas di luar negeri.
“Minggu ini (akan dipanggil). Kan masih pada di luar negeri semua itu, Pak Erick dan lainnya. Jadi kita akan panggil dan kemudian akan jalan (pembahasannya),” kata Mahfud.
Mahfud menegaskan tidak akan menoleransi segala bentuk tindakan korupsi karena Presiden Jokowi sendiri sudah mengatakan semua kasus korupsi itu harus dibongkar. Terlebih, dugaan awal, korupsi Asabri merugikan negara hingga Rp10 triliun.
Mantan Menteri Pertahanan ini mengaku prihatin lantaran kasus serupa pernah terjadi pada tahun 1999. “Sudah ada memakan korban. Sudah ada terpidananya juga swasta dan ABRI aktif. TNI aktif waktu itu. Sekarang kalau terjadi lagi, sesudah negara mengeluarkan uang untuk prajurit dan tentara itu, terjadi lagi,” kata Mahfud.
Perkara dugaan korupsi di Asabri, kata dia, akan menjadi perhatian Menhan Prabowo Subianto. Dan memang secara proporsional harus begitu. Nanti kita akan secepatnya lah, ujarnya.
Mahfud mengatakan, dirinya telah mengecek hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukkan bahwa korupsi di Asabri ada dan cukup besar.
“Tapi sekarang sedang divalidasi oleh institusi lain. BPK yang minta (validasi) karena polanya sama dengan Jiwasraya. Modus operandinya sama,” jelas Mahfud.
Sebelumnya, Mahfud mengaku mendengar isu dugaan korupsi Asabri dan meminta hal itu diungkap secara tuntas. “Ya, saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya, di atas Rp10 triliun,” katanya.
Sebagaimana pemberitaan di berbagai media, saham-saham yang menjadi portofolio Asabri berguguran sepanjang 2019, dan penurunan harga saham dapat mencapai lebih dari 90 persen sepanjang tahun.
Dikutip dari website resmi Asabri, perusahaan pelat merah itu berbentuk perseroan terbatas yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara diwakili Menteri BUMN selaku pemegang saham atau RUPS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41/2003.
Secara filosofis, Asabri adalah perusahaan asuransi jiwa bersifat sosial yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan undang-undang dan memberikan perlindungan finansial untuk kepentingan prajurit TNI, anggota Polri dan PNS Kemhan/Polri.
Terkait kasus Jiwasraya dan Asabri, rapat paripurna pembukaan masa sidang ke-II DPR RI tahun 2019-2020 dihujani interupsi soal wacana pembentukan panitia khusus (pansus) PT Asuransi Jiwasraya. Sebanyak 3 anggota DPR menyuarakan perihal wacana pembentukan Pansus PT Asuransi Jiwasraya dan sejumlah pansus lainnya.
Anggota Komisi VI DPR, Andre Rosiade, meminta pimpinan DPR segera menggelar rapat dengan semua pimpinan fraksi untuk membicarakan perihal realisasi pembentukan Pansus Jiwasraya. Anggota Dewan dari Fraksi Gerindra itu berharap DPR bisa membongkar sengkarut keuangan Jiwasraya.
“Harapan saya, pimpinan dan seluruh anggota DPR RI, ada di depan mata kita semua skandal Jiwasraya yang jauh lebih besar dari pada skandal Century,” kata Andre dalam rapat paripurna, kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020).
“Harapan saya, tentu, dan harapan seluruh rakyat Indonesia yang menanti rapat paripurna kita hari ini, agar pimpinan dan seluruh pimpinan fraksi bisa segera berkumpul dan rapat untuk mendengar harapan rakyat yang menginginkan Pansus Jiwasraya bisa dibentuk hingga kita bisa bongkar kasus ini,” lanjut Andre.
Selain Andre, anggota DPR dari Fraksi PKS, Amin AK, mengutarakan hal yang sama. Namun Amin meminta pembentukan pansus tidak hanya sebatas untuk masalah Jiwasraya. “Ini saya kira momentum yang tepat untuk membentuk pansus. Saya setuju Pansus Jiwasraya dibentuk, tapi tidak sebatas Jiwasraya, saya setuju pembentukan Pansus Asabri, Garuda,” ucap Amin. (rah/berbagai sumber)
