Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan pengusutan perkara pelanggaran hukum di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) harus dilakukan dengan tidak pandang bulu dan tindakan tegas untuk mencapai keadilan.
“Tindakan tegas dan tak pandang bulu pada kasus Jiwasraya sangat penting dalam mencapai keadilan sekaligus mengembalikan kepercayaan publik pada korporasi,” kata Erick, Selasa (14 /1/2020).
Erick juga mengapresiasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah melakukan investigasi dan juga Kejaksaan Agung yang secara cepat dan responsif menangani kasus ini.
Menurut Erick, pengusutan kasus di masa lalu itu sekaligus menjadi penataan korporasi untuk hari ini dan masa depan yang semakin baik.
Kejaksaan Agung telah menetapkan lima tersangka dalam kasus yang menjerat perusahaan asuransi pelat merah itu. Mereka adalah Dirut PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, mantan Dirkeu PT Asuransi Jiwasraya Hary Prasetyo, dan Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk, Heru Hidayat. Dua tersangka lainnya adalah Bekas Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Syahmirwan dan mantan Dirut PT Asuransi Jiwasraya, Hendrisman Rahim.
Sebelum penetapan tersangka, Kejagung telah mencekal 10 orang yang berpotensi kuat menjadi tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Inisial sepuluh orang yang dicekal Kejaksaan itu Agung adalah HR, DYA, HP, MZ, DW, GLA, ERN, HH, BT, AS. Kejagung mengungkapkan bahwa negara berpotensi mengalami kerugian Rp13,7 triliun akibat Jiwasraya berinvestasi pada 13 perusahaan bermasalah.
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyebutkan bahwa Jiwasraya diduga melanggar prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi melalui investasi pada aset dengan risiko tinggi untuk mengejar high return.
Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan menggelar rapat kerja bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membahas masalah keuangan di PT Asabri (Persero) hingga PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
Hal ini diungkapkannya kepada awak media usai ‘dihujani’ pertanyaan mengenai langkah pemerintah dalam mengurus dua perusahaan pelat merah itu. Sayangnya, ia hanya berbicara irit soal rencana rapat kerja dengan mitra pemerintah itu.
“Nanti kan ada rapat kerja dengan DPR, di situ saja ya,” ujar Sri Mulyani di Ruang Rapat Komite IV DPD, Kompleks Gedung DPR/MPR, Selasa (14/1/2020). (rah/berbagai sumber)
