Daftar Donatur Palestina
Jakarta, hajinews.id,- Koalisi Indonesia Bela Baitul Maqdis (KIBBM) menolak “deal of the century” Trump di Palestina. Koalisi menganggap proyek Presiden Amerika Donald Trump itu sebagai kebohongan dan persekongkolan antara penjajah Zionis Israel dengan Presiden Trump.
Dasar mereka menolak adalah pembukaan UUD 45 yang menyatakan kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Zionis Israel adalah penjajah dan sifat penjajah adalah bohong dan tidak bisa dipercaya.
Oleh karena itu Koalisi menyerukan rakyat Indonesia untuk tidak diam membiarkan aksi penjajahan. Koalisi menyerukan kepada pemerintah Indonesia yang dipimpin Jokowi untuk lebih aktif lagi mendorong kemerdekaan Palestina; Menolak normalisasi hubungan dengan Israel, karena tindakan itu sama dengan dukungan terhadap penjajahan.
Berikut ini adalah beberapa poin sikap Koalisi yang disiarkan 10 Februari 2020 oleh atas nama Koalisi Ahmad Isrofiel Mardlatillah:
Proyek usulan Presiden Trump di Palestina dengan nama “Deal of the Century” adalah sebuah kebohongan atas nama kesepakatan dan persekongkolan antara penjajah Zionis Israel dengan Presiden Amerika, Donald Trump.
Di antara poin krusial yang mengusik perdamaian adalah penawaran Trump untuk membeli Kota Al-Quds atau Baitul Maqdis senilai USD 50 Milyar, kemudian memberikan seutuhnya kepada Israel untuk dijadikan ibukota. Selain itu, proposal Trump ini juga akan menghapus hak kembali bagi 6 juta pengungsi Palestina ke tanah air mereka.
Maka dengan ini, kami Koalisi Indonesia Bela Baitul Maqdis (KIBBM) mewakili elemen rakyat Indonesia, menyatakan:
Pertama, sikap diam dan membiarkan persoalan penjajahan yang terjadi di Palestina, bertentangan dengan jati diri bangsa dan menyalahi amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia.
Maka merupakan kewajiban nasional, bagi setiap elemen bangsa baik di semua lembaga pemerintahan maupun rakyat, untuk menunjukkan solidaritas terhadap perjuangan hak-hak penuh kemerdekaan Palestina.
Kedua, apa yang dilakukan Presiden Amerika dan Israel merupakan pelanggaran HAM dan pembangkangan atas upaya perdamaian oleh berbagai lembaga internasional yang didukung oleh mayoritas negara-negara dunia, seperti PBB, OKI, dan lain-lain.
Terlebih lagi, sikap mengabaikan kemerdekaan Palestina, bertentangan dengan amanah Konferensi Asia-Afrika 1955 di Bandung.
Ketiga, mengapresiasi sikap pemerintah Indonesia dalam forum OKI, serta mendesak pemerintah RI untuk bersikap lebih tegas lagi dalam membela kemerdekaan Palestina dan melawan upaya merusak perdamaian dunia oleh Trump dan Israel.
Bahkan Indonesia harus menjadi pusat perjuangan Palestina di kawasan Asia Tenggara karena terkait posisinya sebagai pemimpin ASEAN dan negeri muslim terbesar di dunia.
Keempat, tidak pantas Presiden Amerika Trump, Israel dan sekutunya membicarakan perdamaian sementara pelanggaran-pelanggaran pemukiman Israel di wilayah Palestina dan blokade Gaza tidak dihentikan. Sebagaimana tidak ada perdamaian hakiki sebelum hak kembali 6 juta pengungsi Palestina terwujud dengan pulang ke tanah air mereka.
Kelima, mengutuk segala bentuk normalisasi hubungan dengan Israel di segala aspek, karena hal tersebut merupakan dukungan terhadap kejahatan, pelanggaran dan penjajahan Israel serta mengkhianati perjuangan rakyat Palestina yang menjaga situs-situs suci di sana.
Keenam, menyerukan kepada berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat baik lembaga maupun tokoh, untuk mengesampingkan berbagai perselisihan dan berdiri satu barisan membela Palestina untuk merdeka dengan ibukota Al-Quds.
Hormat kami,
a.n Koalisi Indonesia Bela Baitul Maqdis
AHMAD ISROFIEL MARDLATILLAH
Mengetahui,
Steering Committee Koalisi Indonesia Bela Baitul Maqdis
USTADZ FERRY NUR
