Daftar Donatur Palestina
KUALA LUMPUR, hajinews.id – Dewan Presiden Pakatan Harapan (PH) menyerahkan kepada Perdana Menteri Malaysia Dr Mahathir Mohamad untuk memutuskan waktu transisi kekuasaan pasca konferensi Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) pada November 2020 mendatang.
“Ini merupakan keputusan bulat,” kata Mahathir saat konferensi pers seusai pertemuan Majelis Presiden Pakatan Harapan di Yayasan Kepemimpinan Perdana Putrajaya, Jumat malam (21/2/2020).
Saat jumpa pers Mahathir didampingi para pemimpin PH yakni Wakil Perdana Menteri dan Presiden PH Datuk Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail, Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Partai Amanah Mohamad Sabu, Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Presiden DAP Lim Guan Eng.
Pada kesempatan tersebut Presiden PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim, mengakui perlu bersabar untuk sementara waktu hingga dirinya bisa dilantik sebagai Perdana Menteri ke delapan.
Anwar Ibrahim mengatakan pendirian PH jelas dan tiada keraguan dari segi komitmen untuk memastikan Mahathir dapat menjalankan tugas dengan dukungan yang penuh.
Mahathir Mohamad yang juga Ketua Pakatan Harapan (PH) memimpin jalannya musyawarah tersebut yang berlangsung selama kurang lebih tiga jam. Mahathir tiba di lokasi pukul 20.30 malam diiringi konvoi mobil pengawalan.
Pada tempat yang sama sebanyak 200 anggota Armada Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) mengadakan unjuk rasa damai mendukung pemerintahan Perdana Menteri, Tun Dr Mahathir Mohamad.
Unjuk rasa yang dimulai pukul 20.00 tersebut turut membentangkan kain bertuliskan dukungan ke Mahathir.
Sebelumnya pada 13 Februari lalu, Presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR) Anwar Ibrahim bertemu dengan Perdana Menteri Mahathir Mohamad di Kantor Perdana Menteri Putrajaya untuk membicarakan transisi kekuasaan dari Mahathir kepada dirinya.
“Saya bertemu Perdana Menteri di Putrajaya sekembalinya saya dari Port Dickson (Daerah Pemilihan Anwar Ibrahim). Dalam pertemuan tersebut saya dan Tun Dr Mahathir Mohamad membincangkan mengenai peralihan kekuasaan,” ujar Anwar dalam siaran pers ke media di Kuala Lumpur, Kamis (13/2/2020).
Anwar Ibrahim mengatakan pihaknya melakukan langkah tersebut karena ada upaya dari partai oposisi dan sebagian kecil dari pengurus PKR sendiri untuk mendukung Mahathir hingga akhir jabatan.
“Saya bangkitkan isu tersebut karena ada usaha daripada PAS (Partai Islam se-Malaysia), sekelompok dari UMNO dan sebagian kecil dari PKR sendiri yang dipercayai berusaha mendapatkan tanda tangan mendukung kepimpinan Tun Dr Mahathir hingga akhir jabatan,” katanya.
Mahathir Mohamad dilantik menjadi perdana menteri pada 2017 hingga 2021 sedangkan dalam koalisi Pakatan Harapan (PH) ada perjanjian untuk diserahkan pada separuh masa jabatan.
“Perdana Menteri tidak terlibat dalam usaha tersebut malah mengulangi pernyataan tegas bahwa beliau akan melepaskan jabatan seperti yang telah dijanjikan,” katanya.
Anwar mengatakan pihaknya cenderung agar Mahathir terus memimpin negara hingga selesai Sidang Puncak Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) namun perkara tersebut akan diputuskan dalam Mesyuarat (Pertemuan) Majlis Presiden Pakatan Harapan (PH) pada 21 Februari 2020.
“Saya turut menginformasikan kepada Perdana Menteri bahwa memandang wujud muslihat licik demikian maka pimpinan PH dan beberapa rekan lain akan tetap mempertahankan perjanjian Mufakat PH yang dimaterai pada 7 Januari 2018, yakni tegas menyokong kepimpinannya selaku Perdana Menteri Ke-7 dan saya sebagai Perdana Menteri Ke-8,” jelasnya.
Anwar juga mengingatkan bahwa selama hampir dua tahun usia PH permufakatan yang bermaterai tersebut tidak pernah digugat oleh partai-partai Pakatan Harapan (PKR, DAP, Partai Amanah dan PPBM). (rah/Ant)
