Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Lembaga kajian ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menegaskan pemerintah harus fokus menjaga tingkat pertumbuhan konsumsi agar ekonomi nasional yang tengah terancam oleh wabah virus corona bisa tetap stabil.
“Kontribusi PDB terbesar kita kan dari konsumsi. Konsumsi menjadi kunci supaya ekonomi tidak turun, nah gimana caranya? APBN dan APBD harus lebih banyak diguyur ke masyarakat,” kata ekonom senior Indef Aviliani di Jakarta, Kamis (27/2/2020).
Aviliani menjelaskan pengucuran dana tersebut bukan berarti pemerintah memberikan uang langsung ke masyarakat, tapi lebih berkonsentrasi ke pemberdayaan masyarakat.
“Kalau kita lihat, konsentrasi ke infrastruktur itu sering kali tidak ke konsumsi. Harus ada peralihan dari investasi infrastruktur ke arah pembangunan yang bisa menciptakan pemberdayaan bagi masyarakat,” ujar dia.
Selain itu, lanjut Aviliani, pemerintah juga harus segera memberikan relaksasi penilaian kualitas kredit bagi debitur yang usahanya terdampak virus corona. Menurut dia, industri yang terdampak virus corona dapat mengakibatkan produksinya menurun dan mengakibatkan cash flow terhambat.
“Mereka tidak bisa bayar kredit. Biasanya mereka langsung tidak dipercaya dan mati. Nah, itu ada relaksasi dari sisi restrukturisasi kredit, ada relaksasi dari NPL (kredit bermasalah), sehingga nanti tidak mengganggu jalannya industri,” terangnya.
Lebih lanjut Aviliani mengharapkan relaksasi keuangan tidak berdasarkan atau dipatok berdasarkan angka tertentu mengingat dampak virus corona cukup luas bagi industri. “Jangan dilihat dari angka kreditnya, lihat saja kalo itu memang bisa dibuktikan karena virus, karena dianggap bencana harus ada relaksasinya,” ujarnya.
Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan kebijakan stimulus untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional sebagai kebijakan “countercyclical” dalam mengantisipasi dampak buruk penyebaran virus corona.
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam siaran pers OJK di Jakarta, Rabu (26/2/2020) menyampaikan stimulus yang telah disiapkan itu adalah relaksasi pengaturan penilaian kualitas aset kredit dengan plafon sampai dengan Rp10 miliar.
Kebijakan itu hanya didasarkan pada satu pilar yaitu ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga, terhadap kredit yang telah disalurkan kepada debitur di sektor yang terdampak penyebaran virus corona, yang sejalan dengan sektor yang diberikan insentif oleh pemerintah.
Selain itu, relaksasi pengaturan restrukturisasi kredit yang disalurkan kepada debitur di sektor yang terdampak penyebaran virus corona, yang sejalan dengan sektor yang diberikan insentif oleh pemerintah.
Adapun Kementerian Keuangan sebelumnya menyatakan pertumbuhan ekonomi domestik berpotensi melambat jadi 4,7 persen pada tahun ini. Jika itu terealisasi, maka angkanya turun dibandingkan target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar 5,3 persen dan realisasi pertumbuhan ekonomi 2019 sebesar 5,02 persen.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan perlambatan itu terjadi karena penyebaran wabah virus corona beberapa waktu terakhir. Pasalnya, virus yang mulai mewabah di China itu juga akan berdampak negatif pada Negeri Tirai Bambu tersebut.
“Apabila pertumbuhan ekonomi China turun 1 persen maka dampaknya ke dalam perekonomian Indonesia sekitar 0,3 persen. Ini sedang kami kurangi dampaknya yang bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi hingga ke 4,7 persen,” jelas Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (25/2/2020).
Untuk meminimalisir dampak virus corona terhadap ekonomi domestik, Sri Mulyani menyatakan pemerintah mengalokasikan insentif fiskal sebesar Rp10 triliun. Insentif itu diberikan untuk sektor pariwisata, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan pemerintah daerah (pemda). (rah/berbagai sumber)
