Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengatakan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) memang perlu dilakukan agar kebutuhan ekonomi masyarakat tercukupi sehingga tidak keluar rumah dalam rangka membatasi penyebaran wabah COVID-19.
“Alhamdulillah titik terang dan langkah-langkah konkret mengatasi penularan wabah corona di negeri ini sudah mulai terlihat dengan akan diberikannya bantuan langsung tunai (BLT),” katanya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (27/3/2020).
Anwar menekankan pemberian BLT memang harus ditempuh jika pemerintah benar-benar ingin serius memutus mata rantai penularan virus SARS-CoV-2, penyebab penyakit COVID-19.
Melalui bantuan yang akan diberikan kepada pekerja informal dan 29,3 juta masyarakat yang masuk 40 persen rumah tangga termiskin itu kebutuhan mereka dapat terbantu secara ekonomi sehingga tidak lagi terpaksa keluar rumah di tengah wabah COVID-19 yang telah menelan banyak korban jiwa.
“Kita sebagai bangsa memang harus benar-benar serius untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 ini, karena kalau rakyat masih berkeliaran, mencari nafkah, maka akan sulit bagi kita menghambat penyebarannya,” jelas.
Melalui bantuan tersebut, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkannya untuk kebutuhan sehari-hari sehingga tidak keluar rumah dan tetap beraktivitas di dalam rumah. Dengan memberikan bantuan tersebut, pemerintah juga selanjutnya dapat melarang masyarakat bepergian ke luar rumah guna membatasi penyebaran virus.
Kebijakan itu diharapkan dapat secepatnya dikeluarkan dan diimplementasikan, selain juga perlunya pemerintah membuat sanksi berat kepada pihak-pihak yang menyelewengkan alokasi dana sehingga tidak tepat sasaran.
Sementara itu, Anwar Abbas juga mengimbau masyarakat untuk ikut memantau pengelolaan dana bantuan agar target utama pemerintah dapat tercapai.
Di samping itu, demi mendukung program yang membutuhkan dana besar tersebut, MUI mendorong pemerintah untuk mengajak perusahaan-perusahaan besar di Indonesia untuk turut serta menyumbang dana bagi penanggulangan wabah COVID-19.
Pemerintah juga perlu secepatnya menandatangani ketentuan tentang pemotongan dana zakat bagi aparatur sipil negara (ASN) sehingga dananya dapat digunakan untuk menolong dan membantu orang-orang yang paling terdampak secara ekonomi akibat wabah itu.
Sementara itu pengusaha Sandiaga Uno menilai pemerintah harus segera melakukan satu kebijakan yang komprehensif terkait situasi ekonomi saat ini. Pemerintah setidaknya butuh Rp 200 triliun untuk menyelamatkan ekonomi di tengah pandemi virus corona (Covid-19).
“Bicara mengenai situasi ekonomi, kita harus segera melakukan satu kebijakan yang komprehensif. Untuk ekonomi paket yang cocok untuk Indonesia perlu Rp 200 triliun secara keseluruhan paket ekonomi, di luar penanggulangan COVID-19,” kata Sandiaga, Kamis (26/3/2020).
Sandiaga mengatakan dana Rp 200 triliun itu bisa dibagi ke dalam empat tahap. Pertama, sebesar 25% atau Rp 50 triliun harus diberikan ke masyarakat kurang mampu melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT). “Sekitar 25% itu harus dilakukan direct transfer atau BLT kepada masyarakat yang ada di golongan rentan. Ini saya mendukung jika dari Rp 200 triliun 1/4-nya bisa diarahkan kepada 40% (masyarakat) terbawah,” tegas Sandiaga, Kamis (27/3/2020). (rah/Ant)
