Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudistira mendorong pemerintah memperluas jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi warga rentan miskin di luar Jabodetabek.
“Kalau sembilan juta orang, saya kira masih kecil karena jumlah orang rentan miskin di Indonesia mencapai 115 juta orang data Bank Dunia,” katanya dihubungi di Jakarta, Senin (13/4/2020).
Bank Dunia pada akhir Januari 2020 merilis laporan Aspiring Indonesia, Expanding the Middle Class yang menyebutkan 115 juta masyarakat Indonesia dinilai rentan miskin.
Pemerintah akan menyalurkan kebutuhan pokok bagi warga di Jabodetabek sekitar 4,1 juta orang dan BLT di luar kawasan Jabodetabek sekitar sembilan juta keluarga di Indonesia yang terdampak wabah virus Corona baru atau COVID-19.
Bhima melanjutkan, kelompok yang juga terdampak dari COVID-19 adalah masyarakat yang sebelumnya tergolong menengah, namun keadaan ekonominya berubah cepat menjadi rentan miskin. Mereka juga awalnya tidak masuk kategori penerima bantuan dan tidak berada di bawah garis kemiskinan.
“Warga rentan miskin ini jumlahnya cukup besar, apalagi di tengah pembatasan sosial berskala besar, pendapatan mereka turun tajam,” jelas Bhima.
Menurut dia, kelompok yang rentan miskin ini salah satunya para pengemudi ojek dalam jaringan atau ojek daring serta pekerja informal lainnya.
Bhima menambahkan apabila pengemudi ojek daring itu mendapatkan BLT, maka ini akan memudahkan pemerintah dalam menjamin tepat sasaran untuk penyaluran dana karena mereka sudah terdata perusahaan aplikasi lengkap dengan nomor rekening mereka.
Sedangkan bagi warga miskin, lanjut dia, pemerintah sudah menganggarkan bantuan mereka dalam belanja negara setiap tahun baik dalam bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) atau bantuan pangan nontunai.
“Ada atau tidak ada virus Corona memang masyarakat miskin sudah dapat bantuan yang sudah dianggarkan,” terang Bhima.
Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membuat pendapatan driver ojek online atau ojol menurun drastis. Untuk menggantinya pemerintah berencana memberikan bantuan langsung tunai (BLT), namun bila tak dapat driver ojol bisa daftar Program Kartu Pra Kerja.
Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto mengatakan, mewabahnya virus corona membuat pemerintah harus memperluas jangkauan. Sebab, pekerja informal seperti pengemudi ojek online juga kehilangan penghasilan saat ada wabah ini.
Dengan demikian, maka kartu Pra Kerja tidak lagi di khususkan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan tapi juga pekerja yang kehilangan penghasilan sehari-harinya. Terutama bagi mereka yang tidak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan PKH dari pemerintah.
“Misalnya pengemudi ojek online yang tadinya dapatkan penghasilan harian, sekarang kesempatan bagi mereka untuk ikut pelatihan, tingkatkan kualitas skill, sekaligus dapat dukungan pemerintah,” jelas Andin, Senin (13/4/2020). (rah/berbagai sumber)
