Daftar Donatur Palestina
Oleh: M Rizal Fadillah
Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Bulan Ramadan esensinya adalah melaksanakan ibadah puasa yang dijalankan dengan amanah. Menahan lapar dan dahaga merupakan amal fisik namun kedalamannya adalah niat pengabdian yang tulus, memperbanyak kegiatan amal shaleh, tidak berdusta, serta takut pada dosa-dosa yang dikerjakan. Memohon ampun pada Allah dan meminta maaf pada sesama.
Seseorang bisa dengan enteng menyatakan dirinya berpuasa dan atas hal ini tak ada seorangpun yang tahu bahwa sebenarnya dirinya tidak berpuasa. Artinya ia tak jujur. Puasa seperti ini adalah ’berpuasa yang tak berpuasa’. Apa yang dikatakan tak sesuai dengan fakta yang dikerjakan. Sesungguhnya ia bisa saja membohongi manusia tapi tidak akan bisa membohongi Allah. Allah SWT Maha Mendengar dan Maha Melihat.
Sukses Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan dengan jujur. Ramadan datang berulang untuk membangun kultur kejujuran. Pemimpin tidak terkecuali, bahkan mendapat penekanan. “Innaha amaanah” kepemimpinan adalah amanah. Pemimpin yang banyak dusta layak untuk tidak dipercaya. Ketidakpercayaan rakyat berkonsekuensi pada mundur sendiri atau dimundurkan.
Kaitan dengan kepemimpinan Presiden saat ini, maka Ramadan adalah momentum untuk merebut simpati rakyat. Tetapi bukan dengan pencitraan atau kepura-puraan. Berani jujur dan tak menutup-nutupi dan itulah yang terpenting.
Ada lima hal yang mesti dijelaskan dengan jujur, tenang, dan matang kepada rakyat, yaitu :
Pertama, benarkah Presiden menjalankan pemerintahan itu dengan mandiri? Artinya bebas dari orang atau kelompok kepentingan yang mampu menyetir. Apakah itu asing maupun para taipan pemilik kekayaan besar? Sejauh mana kiprah, arahan, atau pengendalian “penyetir” tersebut, jika tidak mandiri.
Kedua, isu yang mungkin bernada fitnah tentang asal usul Presiden seolah olah Presiden adalah putera dari ibu yang aktif di Gerwani salah satu sayap dari PKI. Perlu klarifikasi terbuka bila perlu dengan ritual formal berupa sumpah, bahwa Presiden ini putera kandung dari Sujiatmi bukan Sulami.
Ketiga, gonjang ganjing status bahwa Presiden bukan alumnus UGM Fak Kehutanan, bahkan ada rumor tantangan bagi yang dapat membuktikan adanya foto wisuda Presiden akan mendapatkan hadiah motor senilai Rp 500 juta. Untuk ini perlu kejelasan maklumat resmi baik dari Presiden sendiri atau dari pihak UGM.
Sederhana tetapi mendasar.
Keempat, orang menuduh Presiden mulai membangun nepotisme dengan mendorong anak famili untuk maju dalam pilkada ke depan, apakah ini awal dari regenerasi kekuasaan atau upaya mempertahankan kekuasaan? Sudah ada yang mewacanakan amandemen UUD untuk masa jabatan Presiden bertambah menjadi tiga periode.
Kelima, hubungan Indonesia dengan RRC yang cukup erat bahkan luar biasa bersahabat. Pembelaan kepentingan RRC menonjol. Di era virus corona pun terkesan warga RRC menjadi anak anak emas, baik turis maupun TKA. Benarkah poros Jakarta Beijing sedang berjalan?
Klarifikasi atas isu sensitif ini penting, agar ke depan terbangun iklim politik yang terbuka dan tidak banyak basa basi. Kini kita sedang menghadapi wabah covid 19 di mana kepercayaan pada pemimpin itu mutlak agar mudah untuk melakukan konsolidasi dan dalam rangka penggalangan kekuatan bersama.
Kita tentu prihatin memiliki Presiden yang mudah di ’bully’, jadi main mainan, atau menjadi bulan bulanan media. Hancur wibawa bangsa karena wibawa kepala negara. Bila rontok kepercayaan maka secara hukum ketatanegaraan hanya dua pilihan nantinya yaitu pertama mengundurkan diri berdasar Tap MPR VI tahun 2001 atau kedua dimundurkan berdasarkan pasal 7A UUD 1945 dengan alasan antara lain melakukan “perbuatan tercela”.
Bulan Ramadan adalah bulan kejujuran. Sementara rakyat sedang bingung.
Kata Bapak Presiden tidak mudik tapi cuma pulang kampung. Kata Bung Luhut mudik boleh tapi masyarakat dianjurkan tidak pulang kampung. Memang perlu penjelasan mutakhir apakah pemerintah kita ini ’rezim udik’ atau ‘rezim kampung?’
Bandung, 24 April 2020
