Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Kasus Ruangguru sebagai aplikator Program Kartu Prakerja masih terus menuai sorotan negatif publik terkait adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan di lingkaran Presiden Joko Widodo.
Baru-baru ini kalangan media menyingkap bahwa Ruangguru dikabarkan ternyata perusahaan asing dari Singapura meski dimiliki anak bangsa. Selain itu, Ruangguru baru saja diakuisisi oleh sebuah konsorsium, yang membuat rakyat marah dan kecewa atas skandal terjadinya KKN ini.
Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier ikut mempertanyakan ihwal jika terjadi ketidaktahuan oleh pihak Jokowi seputar Ruangguru yang dinilai bermasalah. Awalnya Fuad mencermati bahwa bahan pelatihannya terbukti mengunduh gratisan dari YouTube dan dijual per orang Rp 1 juta. ”Padahal jika dijual Rp 100 ribu saja, saya kira sudah untung berlimpah-limpah, apalagi dengan penjualan kepada 5,6 juta orang sehingga totalnya Rp 5,6 triliun,” ujar Fuad, Sabtu (25/4/2020).
Banyak yang Fuad nilai aneh dari Ruanguru. “Loh kok bisa laku dengan harga semahal Rp 1 juta? Laris manis kepada 5,6 juta orang pula,” kata Fuad. ”Tentu saja laris sebab yang bayar negara. Jika saja ditanyakan kepada peserta latihan mau pilih mana; ikut pelatihan atau uang tunai Rp 1juta? Pastilah pilih uang tunai Rp 1 juta,” lanjut Fuad.
Kenapa? ”Sebab di tengah wabah Covid-19 ini mereka lebih butuh uang untuk makan. Lagipula setelah pelatihan kerja, mau kerja di mana?,” kata Fuad. Apalagi ini musim PHK dan pabrik-pabrik tutup. ”Masa sih pemerintah tidak tahu? Masak Pak Jokowi tidak tahu?” sambung Fuad.
Fuad kemudian juga menyentil sepak terjang Ruangguru bila dikaitkan dengan kondisi serba sulit saat ini. ”Enak banget ya? Perusahaan ini jualan bualan bisa dapat untung gede, sementara yang lain banyak yang bangkrut. Wah enaknya jadi kroni. Dan percayalah negeri yang masih main korupsi tidak akan sukses, tidak akan maju dan makmur,” tegas dia.
Lebih lanjut Fuad menyatakan ‘jika para pemimpin negeri korup berteriak-teriak agar rakyatnya selalu optimis dan lain-lain, maka jangan percaya sebab tidak ada negeri korup yang sukses. Ajakan dan teriakan optimisme itu, kata Fuad, hanyalah kamuflase untuk menutupi kegagalan dan KKN-nya.
“Apalagi bantuan yang nontunai seperti sembako dan daging ayam ternyata rusak dan busuk. Tidak layak konsumsi. Peninsula ini patut diduga jenis korupsi yang lain. Terus kapan berhentinya meras negara yang lagi susah, dan lagi banyak utang ini,” tambah Fuad.
Sementara itu Indonesia Corruption Watch (ICW) sebelumnya mengingatkan jika pejabat publik yang sejak awal memiliki konflik kepentingan seharusnya mundur dari jabatannya. “Sedari awal, setiap pejabat publik yang memiliki konflik kepentingan sudah seharusnya mundur dari jabatannya,” ucap Peneliti ICW Wana Alamsyah di Jakarta, Rabu (22/4/2020)
Hal tersebut sebagai respons atas mundurnya CEO Ruangguru Adhamas Belva Devara sebagai Staf Khusus Presiden Joko Widodo karena dipicu dengan keikutsertaan perusahaan miliknya Ruang Guru dalam program Kartu Prakerja yang mendapat banyak kritik dari masyarakat.
“Pun ketika ditawarkan, sepatutnya harus mengundurkan diri dari jabatan di perusahaannya,” ujar Wana.
Ia mengatakan dalam konteks Ruang Guru sebagai mitra Kartu Prakerja, sepatutnya seluruh mitra Kartu Prakerja dihentikan terlebih dahulu untuk kemudian dilakukan evaluasi. “Sebab, proses pemilihannya pun tidak sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa,” kata dia. (rah/berbagai sumber)
