Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Rencana pemerintah memberlakukan kebijakan new normal di masa wabah Corona terus menuai pertentangan. Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Syahrul Aidi Ma’azat, menilai rencana pemerintah menerapkan protokol new normal menandakan ketidakberdayaan dan kegagalan negara menanggulangi pandemi Covid-19.
Syahrul Aidi menegaskan, seharusnya pemerintah melakukan terobosan seperti Turki, Taiwan, New Zealand dan Korea Selatan hingga Malaysia, dalam menangani Covid-19. Bukan justru meminta masyarakat berdamai dengan virus.
“Kenapa pemerintahan Jokowi ini terlalu lemah dan tergopoh-gopoh? Lemah dan mudahnya mengikuti keinginan para bussinessman yang lesu usahanya sementara pedagang kecil diabaikan dan dikorbankan dalam tagline new normal,” kata Syahrul Aidi melalui keterangan tertulis, Kamis, (28/5/2020).
Menurut dia, kelonggaran dengan new normal tidak berbanding lurus dengan kurva penanganan Covid-19 yang belum landai. “Dalam artian, semua ini menjadi aksi bunuh diri masyarakat yang beraktifitas di luar rumah. Lagi-lagi tanggung jawab penuhnya ada di pemerintah yang akan dicap sebagai pelanggar HAM berat setelah terjadi kemungkinan kematian massal di gelombang kedua Covid-19,” ujar Syahrul Aidi.
Syahrul Aidi menambahkan, new normal baru bisa diterapkan jika vaksin Covid-19 telah ditemukan. Namun, hingga hari ini belum ada vaksin, sehingga negara wajib hadir melindungi warga negaranya agar terhindar dari penularan. “Andaikan korban bertambah dan musnahnya populasi karena kebijakan ini, alangkah celakanya kebijakan yang di ambil oleh Presiden,” tegas dia.
Rekan Syahrul Aidi di Fraksi PKS DPR, Sukamta meminta pemerintah jujur ke masyarakat terkait situasi penanganan Covid-19 sebelum memutuskan untuk menerapkan protokol normal baru atau new normal. Sebab wacana yang dilemparkan pemerintah seolah situasi sudah membaik.
“Mestinya pemerintah jelaskan secara jujur, benarkah situasi penanganan Covid-19 saat ini sudah semakin terkendali atau wacana new normal ini hanya sebagai kedok untuk menutupi ketidakmampuan pemerintah tangani Covid-19,” katanya dalam keterangannya, Kamis (28/5/2020). (rah/berbagai sumber)
