Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Raden Pardede memproyeksikan pemulihan ekonomi Indonesia akan terjadi hingga ditemukan vaksin virus Corona alias Covid-19.
“Mudah-mudahan tahun depan kita sudah mendapatkan vaksin dan tersebar ke seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Raden di Jakarta, Selasa (9/6/2020).
Ekonom senior ini menambahkan penemuan vaksin virus Corona jenis baru itu di luar kendalinya karena pihaknya tidak melakukan riset terkait vaksin. Menurut Raden, jika pada 2021 vaksin ditemukan, diperkirakan ekonomi Indonesia baru bisa pulih sebagian.
“Ini mungkin butuh waktu setengah hingga satu tahun lagi, tahun 2022 hingga 2023 baru dia kembali ke pra COVID-19,” ungkap Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset ini.
Lebih lanjut Raden memaparkan perkiraan pola pemulihan ekonomi RI mulai terdampak Covid-19 pada Maret 2020 hingga ekonomi Indonesia merosot pada posisi terbawah pada April-Mei 2020.
Kemudian, ujar dia, Juni 2020 memasuki masa keluar dari pandemi, bergerak menanjak namun belum pulih sepenuhnya sampai vaksin itu ditemukan.
Adapun target dalam pemulihan ekonomi itu, lanjut dia, adalah pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, dan pengurangan kemiskinan.
Untuk itu, dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) pemerintah mengalokasikan dana total Rp 677,20 triliun termasuk kesehatan Rp 87,55 triliun.
Selain itu, untuk perlindungan sosial dialokasikan Rp 204 triliun dan sektor riil atau usaha mencapai Rp 384,4 triliun.
Tak hanya dari pemerintah, ia mendorong swasta juga ikut mendorong perekonomian nasional agar ekonomi Tanah Air bisa kembali pulih. “Ini yang diharapkan menjadi pemicu untuk menggerakkan kita tumbuh ke depan,” ujar Raden.
Sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, saat ini pemerintah sedang membuat aturan kebijakan tentang stimulus dalam rangka pemulihan ekonomi pasca Covid-19.
“Pemerintah sedang membuat aturan, kebijakan tentang stimulus dalam rangka pemulihan ekonomi secara menyeluruh,” kata Ma’ruf dalam konferensi pers melalui telekonferensi, Senin (8/6/2020).
Ma’ruf menjelaskan, penyusunan aturan dan kebijakan tersebut akan menjadi pendorong mengapa penerapan kenormalan baru atau new normal harus dilakukan. “Ini (aturan) yang menjadi pendorong kenapa kita harus masuk new normal dalam rangka melakukan pemulihan ekonomi,” ujar Ma’ruf. (rah/berbagai sumber)
