Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj minta pemerintah untuk memberi kemudahan bagi pelaku usaha mikro dalam mengakses perbankan sebab selama ini masih banyak mengalami kesulitan.
“Akses perbankan sangat sulit, berliku-liku, ini yang terjadi di bawah seperti itu. Memang ada program KUR, tapi masih banyak rintangan,” ujar Said Aqil Siroj di Jakarta, Rabu (12/8/2020).
Said Aqil menekankan, pemerataan kesempatan untuk berusaha menjadi hal penting dalam membangun Indonesia menjadi lebih baik. “Jangan sampai kekayaan dimiliki oleh kelompok-kelompok itu saja,” tegas dia.
Menurut Said Aqil, Erick Thohir selaku Menteri BUMN dapat mengakomodasi kendala pelaku usaha mikro sehingga turut berkontribusi terhadap perekonomian nasional.
Said Aqil menyampaikan dukungannya kepada Kementerian BUMN yang menjadikan akhlak sebagai pondasi bagi setiap perusahaan milik negara. “Saya baca, Pak Erick sering menyebut akhlak dalam BUMN. Ini sangat luar biasa ada Menteri BUMN bicara soal akhlak dan moral,” katanya.
Said Aqil mengaku optimistis Erick yang juga sebagai Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dapat menjalankan amanahnya. “Saya yakin dan percaya Pak Erick juga akan sanggup melaksanakan amanah sebagai Ketua komite. Mari sama-sama gandengan tangan yg pasti akan diridhoi Allah,” kata Said Aqil.
Said Aqil juga memuji langkah taktis dan strategis yang diambil BUMN dalam kapasitasnya untuk mengantisipasi dampak pandemi COVID-19. Salah satu langkah yang diapresiasi adalah proaktif Kementerian BUMN dalam menggandeng seluruh elemen masyarakat, termasuk di dalamnya PBNU.
Pemerintah berencana untuk memberikan bantuan modal untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebesar Rp 2,4 juta. Bantuan ini akan diberikan kepada pengusaha UMKM yang belum terhubung dengan akses perbankan.
Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin menyatakan hingga kini program bantuan ini belum bisa dibagikan. Dia melaporkan, pemerintah masih mengumpulkan data soal penerima bantuan.
“Otomatis karena ini belum tercatat resmi dan formal, datanya kurang lengkap maka kita akan berhati-hati. Kami masih cari UMKM mana yang belum dapat akses perbankan untuk bisa diberikan bantuan. Memang semua masih proses, supaya bisa lebih cepat,” ujar Budi dalam sebuah webinar, Selasa (11/8/2020).
Bahkan, pihaknya sampai meminta data dari beberapa penyedia pinjaman online untuk mendata UMKM yang berhak mendapatkan bantuan. (rah/berbagai sumber)
