75 Tahun UUD 1945, Gagahnya Bung Karno dan Cermatnya Bung Hatta

Daftar Donatur Palestina

#Konsep Memanusiakan Manusia

Penulis : Dr.Abidinsyah Siregar*)

Wilayah Nusantara yang semula makmur dizaman keemasannya bersama Kerajaan-kerajaan seribuan tahun sejak abad ke-4 masa pengaruh Hindu, Budha dan Islam, hancur karena keserakahan negara kolonial Portugis yang datang berkuasa selama seratus tahun (1509-1602), berlanjut dengan kolonial Belanda yang rakus dan keji selama 350 tahun (1596-1942) dan terakhir Jepang yang ingin membangun hegemoni di Asia sebagai Nippon Pemimpin Asia, Pelindung Asia dan Cahaya Asia (1942-1945).

Penjajahan Belanda paling membekas, karena banyak kerusakan, perbudakan, pemecahbelahan dan kehancuran Kerajaan-Kerajaan besar.

Akibatnya banyak perilaku “Belanda Tempo Doeloe” menjadi “warna karakter” manusia kini, seperti politik sogok, devide et impera, anti agama dll.

DUA TOKOH UTAMA

Ada DUA TOKOH UTAMA yang pasti diingat dan disebutkan namanya, yaitu Soekarno dan Mohammad Hatta pada setiap momentum memperingati Proklamasi Kemerdekaan RI.

Mereka adalah Dwi Tunggal
Mereka bersama rekan-rekannya yang nekad dengan semangat patriotic memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia pada pukul 10.17 Waktu Djakarta tanggal 17 Agoestoes 1945 dan keesokan harinya dalam Sidang PPKI 18 Agoestoes 1945 menetapkan UUD 1945 (yang meliputi Pembukaan dan Batang Tubuh) serta menyatakan berdirinya Pemerintah RI dengan Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden.

Soekarno atau Bung Karno sudah sangat kita ketahui gagasan dan pemikiran politik, juga jalan politiknya.

Sementara Mohammad Hatta yang kita kenal dengan panggilan Bung Hatta, kurang terdengar.

Kenyataan itu berdampak panjang, hingga Bangsa ini hanya dipenuhi nama besar Bung Karno dan agitasi-agitasi politik, seakan politik segala-galanya. Padahal BK adalah satu dari puluhan ribu pelaku sejarah menuju kemerdekaan RI sejak ratusan tahun yang lalu.

Perpisahan sang Dwi Tunggal dengan pengunduran diri Bung Hatta sebagai Wakil Presiden pada 1 Desember 1956 karena perbedaan prinsipil diantara keduanya.

Bung Hatta tidak sependapat dengan Bung Karno yang menyatakan bahwa Revolusi belum selesai dan mengenyampingkan Pembangunan.

Hatta berpendapat Revolusi sudah selesai dengan tercapainya Kemerdekaan (Mengenang Bung Hatta, karya I Wangsa Widjaya).

Wangsawidjaya menambahkan bahwa pada era 1950-1958 Partai Politik saling serang, bertengkar secara tidak sehat, mereka condong sebagai orang partai daripada sebagai Negarawan.

Sedangkan Partai yang berkuasa lebih mementingkan politik dan aspirasi politiknya ketimbang kepentingan Bangsa dan Negara.

MENUJU SEABAD PROKLAMASI KEMERDEKAAN RI

Dalam 25 tahun kedepan, kita akan tiba pada seabad usia Proklamasi Kemerdekaan RI.
Ketika itu kita seperti apa dan sudah sampai dimana?.

Apakah kehidupan keber-Agama-an sudah harmonis sebagai pengejawantahan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, sekaligus menyingkirkan jauh semua ideologi yang tidak memuliakan Nilai-nilai Keagamaan.

Apakah Manusia Indonesia sudah dimuliakan pada semua aspek kehidupan sebagai wujud pengejawantahan Kemanusiaan Adil dan Beradab, dengan sistem Hukum yang kuat tanpa kompromi.

Apakah Semangat ke-Ika-an menjadi keutamaan hubungan antar masyarakat Indonesia. Pengakuan atas pluralisme/kebhinnekaan adalah anugrah perekat utama Kesatuan dan Persatuan Bangsa.

Apakah Politik Nasional sudah berbasis aspirasi yang diperwakilkan kepada para politisi yang diyakini secara moral dan professional tidak akan menjadi pengkhianat atas amanat konstituennya.

Dan kelima, apakah semua upaya sudah mewujud nyata sebagai Ultimate Goal yaitu kondisi Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Hanya dengan pengejawantahan kelima Sila dari Pancasila 18 Agustus 1945, dipastikan cacat kemerdekaan bisa dihilangkan, seperti adanya penduduk yang masih hidup dibawah garis kemiskinan, pengangguran, masih ada anak Bangsa belum menikmati pendidikan dasar, belum semua warga ditanggung biaya pendidikan dan biaya kesehatannya, angka Korupsi belum mendekati Zero, Kaum perempuan belum menikmati kesetaraan gender, money politik, deficit neraca, moral dan kehormatan jabatan, fungsi Parlemen sebagai Check and Balancies, dan Hukum menjadi primadona sumber rasa adil dan kebahagiaan publik.

PEMIKIRAN GEMILANG BUNG HATTA

Upacara Peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI Ke-75 yang diselenggarakan secara Virtual, yang dipimpin Bapak Presiden Jokowi didampingi Bapak Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, menandakan betapa dampak Pandemi Covid-19 begitu berat.
Pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020 telah mencekam dunia.

Kini dunia memasuki tekanan resesi dan ancaman keterpurukan ekonomi, juga mengenai Indonesia.

PBB merilis hampir 300 juta penduduk bumi saat ini dalam ancaman kelaparan. Pangan dunia mengalami kemunduran karena buruknya cuaca dan dampak dari Pandemi Covid-19.

Dalam situasi ini, sangat relevan dan pada tempatnya dihari kita memperingati Proklamasi Kemerdekaan RI, untuk mengingat Bung Hatta dan kiprah konsep kesejahteraan yang sudah dituangkan kedalam UUD 1945.

Hal ini semakin relevan melihat seabad kemerdekaan tinggal 25 tahun lagi sebagai era Indonesia Emas.

Penulis menemukan tulisan putri Bung Hatta, Meutia Farida Hatta Swasono seorang Guru Besar Anthropologi UI dan mantan Menteri PP/PA era Presiden SBY.

Tulisan yang berjudul “Pemikiran dan Konsep Ekonomi Bung Hatta” mengungkap kecermatan Bung Hatta selepas mengenyam ilmu di Eropah semakin konsisten dalam memperjuangkan kemerdekaan untuk mewujudkan “KEDAULATAN RAKYAT INDONESIA” sebagai inti dari demokrasi.

Kedaulatan rakyat yang dimaksud Hatta tidaklah sama mengenai apa yang berlaku di Barat yang bertumpu pada paham liberalisme dan individualisme.

Demokrasi di Indonesia bertumpu pada “rasa bersama”, berdasar pada paham kebersamaan dan asas kekeluargaan (brotherhood).

Barat juga mengenal istilah yang sama yaitu mutualism and brotherhood, yang dalam lingkungan masyarakat beragama Islam dikenal sebagai ke-jemaah-an dan ke-ukhuwah-an.

Pemikiran Bung Hatta tentang kesejahteraan, dirumuskannya saat dalam pengasingan di “neraka” Boven Digul, Papua (1935) yang meyakini bahwa Demokrasi Indonesia mengutamakan kepentingan kolektif, atas dasar kebersamaan dan asas kekeluargaan.

Poin ini ditegaskan dalam Pasal 33 UUD 1945.

Pasal 33 UUD 1945 berisi 3 ayat berbunyi:
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama ber-dasar atas asas kekeluargaan;

(2).Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara.

Terbayang nyata, hanya dengan mengandalkan implementasi Pasal 33 UUD 1945, rakyat Indonesia berada pada tata kehidupan yang Makmur dalam Keadilan dan Adil dalam Kemakmuran.

Di era ekonomi Komunis runtuh dan ekonomi liberal/kapitalis dengan konsep pasar bebas guncang dan oleng, dunia mencari pilihan ketiga.

Meutia Hatta berpendapat para Ekonom melihat Pasal 33 UUD 1945 sebagai ANDALAN dan HARAPAN.

Tatkala Hatta memimpin Perhimpunan Indonesia di Negeri Belanda 1926, ia dengan tegas menolak Ekonomi ala komunisme.

Bung Hatta menyebutnya Pasal 33 sebagai “jalan lurus”, yaitu “jalan Pancasila”.

Dalam konsep ekonomi Bung Hatta, pembangunan adalah proses humanisasi, MEMANUSIAKAN MANUSIA, bahwa yang dibangun adalah rakyat, bahwa pembangunan ekonomi adalah derivat dan pendukung pembangunan rakyat. Di dalam kehidupan ekonomi yang berlaku adalah “daulat-rakyat” bukan “daulat-pasar”.

Bung Hatta menegaskan pula bahwa di dalam membangun perekonomian nasional berlaku “doktrin demokrasi ekonomi”, bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang, kemakmuran adalah bagi semua orang, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau kepemilikan anggota-anggota masyarakat.

Kesungguhan Presiden Jokowi dalam pemulihan ekonomi berbasis inisiasi dan partisipasi adalah harapan menuju perbaikan dan peningkatan marwah Bangsa.

Berbekal pesan Bung Hatta sebagai Bapak Pendiri Bangsa dan Bapak Ekonomi, dengan Implementasi Pasal 33 UUD 1945 (dan Amandemen keempat Tahun 2002), kita percaya berada dijalan lurus menuju Indonesia Emas 2045.

Jakarta, 18 Agustus’20 (75 Tahun UUD 1945)

*) Dr.Abidinsyah Siregar, DHSM, MBA, MKes : Ahli Utama BKKBN dpk Kemenkes/ Mantan Deputi BKKBN/ Mantan Komisioner KPHI/ Mantan Kepala Pusat Promkes Depkes RI/ Alumnus Public Health Management Disaster, WHO Searo, Thailand/ Mantan Ketua MN Kahmi/ Mantan Ketua PB IDI/ Ketua PP IPHI/ Ketua PP ICMI/ Ketua PP DMI/ Waketum DPP JBMI/ Ketua PP ASKLIN/ Penasehat BRINUS/ Penasehat Klub Gowes KOSEINDO/ Ketua IKAL FK USU/ Ketua PP KMA-PBS/ Ketua Orbinda PP IKAL Lemhannas/ Pengasuh / GOLansia.com dan Kanal-kesehatan.com