Daftar Donatur Palestina
Jakarta, Hajinews.id – Ekonom senior Faisal Basri menilai tanpa Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) investasi di Tanah Air akan tumbuh luar biasa.
Seharusnya, kata Faisal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak perlu menerbitkan UU Ciptaker. Ya, tinggal melakukan sejumlah pembenahan perbaikan birokrasi guna mengundang para investor datang dan berbisnis di Indonesia.
Lanjut Faisal, kondisi ini tercermin dari perbaikan peringkat Kemudahan Berbisnis (Ease of Doing Business/EODB) Indonesia yang dirilis oleh Bank Dunia dalam beberapa tahun terakhir.
“Tanpa perlu adanya bom atom yang namanya Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja, kemudahan berbisnis di Indonesia akan mengalami perbaikan luar biasa,” ujarnya dikutip di kanal YouTube CokroTV, Minggu (25/10).
Jadi, menurut Faisal, Jokowi tinggal menetapkan sejumlah langkah dengan jelas dan prioritas apa saya yang harus didahulukan.
“Saya ingatkan, kita sudah punya cukup senjata tanpa harus bom atom. Ayo pak Jokowi, kembali ke jalur yang dibangun. Tujuan sudah dekat, jangan pindah jalur yang belum tentu lebih cepat dan lebih aman,” kata Faisal.
Dia menjelaskan, di periode pertama pemerintahannya, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ketika diangkat pada 2014, peringkat EODB Indonesia ada di urutan 120.
Namun selama periode pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla sudah banyak hal dilakukan. Ada 16 paket kebijakan dalam dua tahun, terhitung dari 9 September 2015 hingga 31 Agustus 2017. Hingga akhir periode jabatan pertama, hampir semua program dan target terlaksana dan hasilnya nyata.
“EODB naik tajam 48 peringkat menjadi 72. Tahun 2019 dan 2020 turun 1 peringkat. Sehingga sekarang di peringkat 73. Entah kenapa tak ada lagi paket susulan hingga 2019,” ucap pendiri INDEF itu.
Jika ingin memperbaiki, kata Faisal Basri, pemerintah bisa fokus di sejumlah elemen yang jadi perhatian di EODB tersebut. Dari 10 elemen, empat di antaranya sudah bagus kinerjanya yakni: resolvin insolvencgy, getting electricity, getting credit dan protecting minority investor.
Namun pemerintah disebut kecolongan karena ada satu elemen mengalami pemburukan luar biasa yakni trading across borders.
“Bayangkan pada 2014, RI sudah di peringkat ke-54, tahun ini melorot ke urutan 116. Jika elemen ini saja dikembalikan ke posisi semula, niscaya peringkat kita menyusul lima,” tukasnya. (mh)
