Daftar Donatur Palestina
NU masuk koalisi NASAKOM adalah keputusan yang sebenarnya banyak disayangkan dan NU dikritik karenanya. Tapi Kiai Wahab punya logikanya sendiri…
Hajinews – Sebagaimana diketahui, tujuan beragama adalah untuk mencari kemaslahatan dan menghindari kemudaratan. Kemaslahatan yang dimaksud di sini bukan hanya kemaslahatan duniawi, tetapi juga kemaslahatan ukhrawi. Siapapun umat beragama dapat dipastikan tujuan hidupnya adalah untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.
Maka dari itu, seluruh aturan beragama diarahkan pada perolehan kebahagiaan dan untuk mencapai kemaslahatan serta terhindar dari kemudaratan. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali terjadi kemaslahatan antara satu orang dan kelompok bertentangan dengan kemaslahatan orang lain atau kelompok lain. Pada situasi kontradiksi seperti ini, menurut Izzuddin Ibn ‘Abdul Salam, dahulukanlah kemaslahatan yang lebih besar dan jelas daripada kemaslahatan ringan dan belum jelas. Maksudnya, ketika dihadapkan pada dua pilihan kemaslahatan, usahakan untuk megakomodir keduanya terlebih dahulu. Kalau tidak bisa, baru pilih kemaslahatan yang lebih besar dan kuat. Inilah yang dimaksud dalam kaidah di atas.
Dalam fikih dijelaskan, menjatuhkan sanksi kepada pelaku kriminal dibolehkan atas dasar mendahulukan kemaslahatan umum dari kemaslahatan pribadi. Pada saat dihukum, tentu kemaslahatan kriminalis akan terbaikan, misalnya kebebasannya terbatasi, anggota tubuhnya rusak dan ilang, dan lain-lain, tetapi ini dibolehkan demi menjaga kemaslahatan yang lebih besar, yaitu stabilitas dan keamanan publik.
تَقْدِيْمُ الْمَصْلًحَةِ الرَّاجِحَةً أَوْلَى مِنْ تَقْدِيْمِ الْمَصْلَحَةِ الْمَرْجُوْحَةِ
“Mendahulukan Kemaslahatan yang sudah jelas lebih didahulukan dari kemaslahatan yang belum jelas”
Kaidah kontradiksi kemaslahatan ini sangat baik digunakan dalam permasalahan politik. Seringkali orang menilai ulama NU tidak konsisten dalam beragama dan lebih berpihak pada pangkat dan jabatan, sebab mereka tidak mengerti landasan fikih politik NU. KH. Abdul Wahab Chasbullah atau Mbah Wahab termasuk salah satu tokoh NU yang sulit dipahami strategi politiknya oleh orang yang tidak mengerti karakter fikih. Beliau acapkali dianggap tidak konsisten, opurtunis, bahkan dituduh “Kiai Nasakom” pada masa pemerintahan Soekarno.
Bagi pengkaji fikih, strategi politik Mbah Wahab ini tentu tidak salah dan berpijak pada prinsip fikih yang fleksibel dan elastis. Fleksibel tidak dapat disamakan dengan oportunis. Fleksibel berati bisa masuk sana-sini dengan tetap mempertahankan ideologi, sementara opurtunis, berpihak pada siapapun asalkan diberi keuntungan materi.
Ketika Bung Karno menyatukan kaum agama, nasionalis, dan komunis dalam bingkai NASAKOM, Mbah Wahab mendukung konsep tersebut dengan cara bergabung dalam sistem pemerintahan. Pilihan politik Mbah Wahab pada waktu itu bertentangan dengan kebanyakan partai Islam, seperti Masyumi. Terlebih lagi, sebelumnya, NU keluar dari Masyumi karena tidak diberikan kekuasan dan hanya dijadikan alat pendulang suara. Sekilas Mbah Wahab tampaknya lebih senang bergabung dan bekerjasama dengan kaum nasionalis dan komunis ketimbang umat Islam sendiri. Akibatnya, berbagai macam tuduhan dan makian dilontarkan kepada beliau.
Apabila diperhatikan lebih dalam dan seksama, sangat tidak mungkin seorang sekaliber Mbah Wahab mengeluarkan putusan dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip agama dan hanya untuk mencari kekuasaan semata. Beliau memutuskan NU masuk koalisi NASAKOM untuk mengawal kepemimpinan Bung Karno, supaya perjalanan pemerintahan bisa dikendalikan oleh NU sebagai perwakilan umat Islam dan tidak dimonopoli oleh PKI ataupun PNI.
Mbah Wahab sering mengatakan, untuk mengubah kebijakan pemerintahan tidak bisa dengan berteriak-teriak di luar sistem, tetapi harus masuk ke dalam sistem. Kalau cuma berteriak-teriak di luar nanti akan dituduh makar atau pemberontak. Oleh sebab itu, Mbah Wahab memutuskan NU masuk koalisi NASAKOM. Kemaslahatan bergabung dengan NASAKOM lebih jelas dan kuat daripada menolak dan menjauh darinya. Terbukti, Masyumi sebagai kelompok pengkritik dibubarkan oleh Bung Karno dan tidak dapat memainkan peran. Andaikan NU pada waktu itu tidak keluar dari Masyumi, tentu juga akan kena imbasnya.
Salah satu bentuk kontrol NU terhadap kebijakan Bung Karno adalah terkait rencana pembubaran HMI. Konon HMI ingin dibubarkan oleh Bung Karno karena desakan PKI. Keinginan tersebut akhirnya dibatalkan oleh KH. Saifuddin Zuhri. Beliau bisa melakukan lobi dan membujuk Bung Karno untuk tidak membubarkan HMI tentu tidak terlepas dari faktor kedekatan NU dengan Orde Lama. Andaikan NU tidak mengawal kepemimpinan Bung Karno, mungkin sudah banyak kebijakan Presiden yang merugikan dan menyudutkan umat Islam.
Sumber : harakah
