Daftar Donatur Palestina
Hajinews — Penetapan tersangka kasus Korupsi di Kejaksaan tidak musti menunggu hasil audit pihak BPK atau BPKP. Hal itu di tegaskan oleh Jaksa Agung, ST Burhanudin, SH.,MH,.
Pernyataan tersebut merupakan sebuah bukti, jika Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin terus mendorong jajaran jaksanya untuk menggenjot pemberantasan korupsi.
“Cukup apabila penyidik telah menemukan adanya kerugian negara berdasarkan adanya minimal 2 alat bukti yang sah,” kata Jaksa Agung saat melakukan kunjungan kerja virtual, sebagaimana dilansir RBC, Selasa (9/2/2021).
Jaksa Agung berpikir soal penanganan kasus korupsi di tanah air, lebih kepada kualitas kasusnya dan optimalisasi pengembalian keuangan Negara, sebagaimana telah terbukti pada kasus asuransi Asabri yang berhasil dibongkar oleh Jampidsus Kejagung, beberapa waktu lalu.
Jaksa Agung juga sangat berharap kepada semua lapisan kepimpinan kejaksaan di Indonesia, agar keberhasilan yang ada dapat dijadikan sebuah kebanggaan bagi institusi tiga bintang Adhyaksa itu.
“Publik menaruh harapan dan kepercayaan yang besar terhadap kasus ini. Ayo terus semangat dan buktikan Kejaksaan yang terbaik dalam pemberantasan korupsi!” kata Burhanuddin.
Capaian yang telah berhasil ditorehkan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus tentunya dapat menjadi pelecut semangat bagi para Kajati, Kajari, dan Kacabjari dalam meningkatkan kualitas penanganan perkara korupsi daripada kuantitas perkara.
“Di era kepemimpinan saya, penanganan perkara korupsi lebih menekankan pada kualitas jenis perkara dan optimalisasi penyelamatan kerugian negara,” tandasnya.
