Daftar Donatur Palestina
Hajinews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mengusut tuntas korupsi bantuan sosial (bansos) hingga ke sosok pelaku utama yang merencanakan segala hal.
Hal itu ditegaskan oleh Direktur Pusat Studi Konstitusi (PuSaKo) Universitas Andalas, Feri Amsari yang berharap KPK tidak hanya memperdebatkan lebih dalam soal hukuman mati dibanding mencari sosok pelaku utama.
“Kasus ini perlu secara utuh memastikan siapa saja yang terlibat. Jangan sampai isu hukuman mati lebih banyak diperdebatkan dibandingkan siapa pelaku utama yang merencanakan segala hal,” ujar Feri kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (22/1).
Selain itu, kata Feri, KPK juga harus memastikan peran para pelaku yang juga terlibat dalam perkara yang menjerat Juliari Peter Batubara (JPB) saat menjabat sebagai Menteri Sosial. Menurutnya, korupsi tidak pernah dilakukan sendirian dan pasti melibatkan banyak kekuasaan.
“Menteri-menteri tidak bertindak sendirian, bukan tidak mungkin terdapat kekuasaan lain yang juga terlibat. Seperti DPR dan politisi lain yang berkuasa,” jelas Feri.
Sebab, sambungnya, korupsi bansos di masa pandemi Covid-19 merupakan perbuatan yang kejam dan tidak manusiawi.
“Itu sebabnya sanksinya berat. Siapapun pelakunya tanpa terkecuali,” pungkasnya. (dbs).
