Daftar Donatur Palestina
Jakarta, Hajinews.id – Ribuan pemudik masih bisa lolos dari penyekatan yang dilakukan oleh petugas. Penyekatan ini dinilai kurang efektif lantaran tidak ada sanksi hukum.
“Penyekatannya memang kurang efektif. Persoalannya pada pemudik yang kerinduannya sangat tinggi kepada keluarga. Maka itu mereka mudik,” kata pakar Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, dilansir detik pada Rabu (12/5/2021).
Dia menilai penyekatan ini sekadar formalitas karena tidak ada sanksi hukum. Menurutnya, sanksi hukum bisa berupa denda maupun sanksi sosial.
“Penyekatan ini lebih menekankan pada formalitas. Karena kebijakannya berubah-ubah terus tuh. Misalnya, kemudian penyekatan jebol beberapa kali. Hingga akhirnya diloloskan. Karena persoalannya tidak ada law enforcement (penegakan hukum). Jadi tidak ada sanksinya. Orang itu harusnya ada sanksi hukum. Bisa denda, bisa sosial. Tidak harus pidana,” tuturnya.
Kendati demikian, menurutnya, aturan ini juga bisa memicu chaos. Pasalnya, jumlah pemudik sangat banyak.
“Risikonya bisa chaos juga. Tapi sebenarnya bisa lewat aplikasi denda. Tapi ini juga sulit karena jumlahnya banyak,” ungkapnya.
Dia mengusulkan beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengendalikan pemudik ini. Yakni dari mewajibkan tes Corona pada setiap pos hingga PPKM Mikro di daerah.
“Itu di setiap pos didirikan tempat testing COVID-19. Misal tes antigen. Kalau misalnya taruhlah tes 5 kali dari Jakarta ke Jawa Tengah. Terus biayanya dia tanggung sendiri, nanti pemudik pasti mikir. Caranya begitu. Atau PPKM Mikro di jalan-jalan tikus. Jadi yang melakukan penyekatan bukan aparat lagi, tapi warga setempat di daerah,” ujarnya.
Sebelumnya, diketahui masih banyak pemudik yang lolos dari penyekatan. Terbaru, ribuan pemudik memadati jalur Pantura Subang, Jawa Barat. Petugas akhirnya membuka penyekatan dan meloloskan pemudik, Rabu (12/5/2021) dini hari.
Sementara, dilansir detik Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi atau Awiek menyebut ada tiga faktor mengapa pemudik nekat ‘menjebol’ pos penyekatan.
“Kalau kami melihat ada akumulasi. Satu, mereka yang naik motor mayoritas dari kalangan ekonomi bawah yang mana pekerjaan banyak yang harian dan wirausaha. Ketika penghasilan tidak ada lagi, mereka ndak ada pilihan harus kembali ke kampung,” kata Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi atau Awiek saat dihubungi, Rabu (12/5/2021).
Faktor kedua menurut PPP yakni larangan mudik Lebaran 2021 bagi masyarakat dan masuknya ratusan tenaga kerja asing (TKA) ke Indonesia. Fenomena ini dinilai mengusik rasa keadilan bagi masyarakat.
“Saat bersamaan pemerintah melarang mudik, tapi ratusan TKA Cina masuk. Ini menyebabkan munculnya rasa perlakuan tidak adil. Bukan berarti kita menolak TKA Cina di PSN (proyek strategis nasional), tapi lebih pada momentum yang tidak tepat sehingga menyebabkan masyarakat merasa diperlakukan tidak adil sehingga timbullah perlawanan,” ucap Awiek dilansir detik.
