Daftar Donatur Palestina
Hajinews — Dosen FH Unair Herlambang Wiratraman menyebut adanya represi di masa Pandemi Covid-19. Ia menyoroti situasi yang terjadi ternyata juga mempunyai dampak terhadap ruang kebebasan sipil dan Kemunduran demokrasi di Indonesia, dalam diskusi webinar yang diadakan LP3ES, Senin (12/7/2021).
Terdapat tiga titik pola kekuasaan yang muncul di tengah pandemi saat ini yakni, Pertama, Pandemi telah mengungkap bagaimana sesungguhnya kekuasaan bekerja. Dengan adanya ketidaksiapan dalam menangani pandemi, kebijakan yang diambil tanpa landasan sains, sampai pada gagalnya pemerintah menyelamatkan rakyat.
Kedua, Dalam konteks politik ekonomi oligarki, pandemi serba darurat telah melahirkan kebijakan yang kerap kali represif dan melegislasi sebagai bagian dari legalisme otokratis. Hal itu nampak dari penciptaan regulasi/aturan yang sewenang-wenang dan tidak perduli situasi pandemi. Kebijakan otokratisme muncul dalam pengesahan UU Cipta kerja, Revisi UU MK, ataupun Covid-19, dan vaksin berbayar.
Ketiga, sejumlah catatan dari kemunduran demokrasi yang terjadi pada masa periode kedua pemerintahan Jokowi terkait terjadinya pengerdilan ruang kebebasan sipil. Bukan hanya soal denial tapi juga membungkam ruang kebebasan media/pers, karya jurnanalistik, serangan doxing, cyber attack, peretasan, seperti yang terjadi pada majalah Tempo dan Tirto.id pada Agustus 2020 dimana website Tempo tiba-tiba hilang. Juga yang dialami oleh jurnalis liputan yang mengkritisi kebijakan pemerintah di masa pandemi.
Tantangan yang kini muncul dari represi terhadap media adalah, problem yang semakin rumit dari penanganan pandemi karena pemerintah;
1. Tidak menggunakan komunikasi kritis, tetapi menggunakan narasi komunikasi yang kontradiktif satu dengan lainnya. Misalnya terkait vaksin yang dulu gratis, kini diusulkan akan berbayar, atau narasi mengajak berwisata, atau narasi-narasi menyesatkan dengan narasi tunggal yang mengesankan kebenaran sepihak sebagai rekfeksi anti kritik.
2. Infodemic. Mewabahnya virus dibarengi infodemic yang menjadi wajar dikarenakan kebohongan dan manipulasi informasi yang digunakan.
3. Infonitas, serangan cyber media oleh kelompok tertentu kepada para pengkritik kebijakan pemerintah, sejauh ini tidak ada proses penegakan hukum terhadap para pelaku peretasan.
4. Media massa juga berada pada lapisan situasi yang semakin berat dan terpuruk karena pandemi. Jurnalis menjadi kelompok paling rentan terkenaa PHK di masa pandemi.
Untuk itu diskusi berguna untuk mengungkap bagaimana realitas represi terhadap media di masa pandemi, siapa aktor-aktor yang bermain di belakangnya, siapa yang paling dominan, benarkah ada aktor lain yang amat kuat di belakang kekuasaan yang ada, dan bagaimana bisa hal itu terjadi terus menerus tanpa adanya pertanggungjawaban hukum. Padahal peran media di masa pandemi dapat mengawal segala kebijakan pemerintah. Media dapat menjadi watchdog, dan membantu bagaimana menghadapi krisis di masa pandemi.
