Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, Hajinews.id — Puluhan aktivis dan tokoh pergerakan yang tergabung di dalam Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK) mendesak penegak hukum segera menuntaskan kasus korupsi masa lalu dan masa kini serta mencegah praktik pada masa yang akan datang.
PNPK menyebut sejumlah kasus korupsi yang merugikan keuangan negara dan masyarakat seperti kasus BLBI, Bansos, Jiwasraya, Asabri , Jasindo, PCR dan-lain. PNPK juga mendesak agara para pelaku harus dihukum seberat-beratnya.
Demikian kesepakatan para aktivis/tokoh pergerakan dalam PNPK saat acara Rembug Nasional pada Rabu (15/12/2021).
Sejumlah aktivis/tokoh yang hadir dalam rembuk nasional antara lain Marwan Batubara (IRRES), Prof Anthony Budiawan (PEPS), Adhie Masardi (GIB), Ferry Juliantono (KMSDK), Jumhur Hidayat (KMSDK), Salamudin Daeng (AEPI), Sujahri ( GMNI) dan dr. Zulkifli S Ekomei (Komite Pemburu Koruptor).
Kemudian para pemrakarsa PNPK yaitu Gigih Guntoro (Indonesian Club), M Hatta Taliwang (Insitute Ekonomi Politik Soekarno Hatta (IEPSH), Haris Rusly Moti (Petisi 28), Sumiarto (Barisan Anak Jakarta – BAJAK), Aprudin (Pemuda Penggerak Bina Mandiri – P2BM).
Selain itu, Baharudin Sayidi (Komite Solidaritas Umat Islam Indonesia – KSUII), Suwitno (Aliansi Masyarakat Peduli Bangsa – AMPB), Wawan (LSM PELOPOR), Bambang Nurdin (Barisan Penyelamat Bangsa), Nur Ridwan (Bina Bangun Bangsa), Ferry Razali (Peduli Bangsa Nusantar – PBN, Yudha (Forum Bela Negara – FBN), Mulia Astuti (Permindo).
Menurut Salamudin Daeng (AEPI), ekonomi Indonesia sekarang ini hampir seratus persen ditopang oleh uang kotor.
“Uang kotor itu, dalam konteks politik kita sejak reformasi antara lain berasal dari uang hasil korupsi BLBI,” kata Salamudin.
Dia juga menyebut sumber pembiayaan kedua berasal dari penjarahan sumber daya alam yang tidak bisa mereka laporkan. Uang itu ditempatkan ke dalam rekening-rekening rahasia di luar negeri. Masuk ke dalam pandora Paper, Panama Paper dan lain-lain
“Itulah uang yang menjadi sumber dana yang dicicil-cicil untuk kembali ke sini. Membeli obligasi negara, membeli surat utang. Masuk sebagai pinjaman fiktif,” papar Salamudin.
Menurut Salamudin, ke depan mereka akan berhadapan dengan yang namanya digitalisasi dan transparansi.
“Jadi, gerakan PNPK ini momentumnya sangat tepat,” tegas Salamudin.
Aktivis Petisi 28, Haris Rusli Moti menilai pemerintahan Jokowi saat ini justru dikuasai oleh pejabat-pejabat kotor baik di eksekutif, legislatif, bahkan juga yudikatif.
“Terbukti tidak ada satupun kasus korupsi yang merugikan keuangan negara dan masyarakat dituntaskan secara transparan dan adil,” tegas Haris Rusli.(dbs)
