Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id — Network For Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) mendorong pejabat publik yang ingin menjadi calon presiden (capres) untuk mundur dari jabatannya.
Peneliti senior Netgrit Hadar Nafis Gumay khawatir pejabat publik yang ingin jadi capres akan memanfaatkan jabatannya untuk mengampanyekan diri. Artinya, dia menggunakan uang negara untuk keuntungan pribadi.
“Kan ada pejabat yang mengatakan dia ingin menjadi calon presiden. Nah ini yang kita pertanyakan, justru mereka itu yang berpotensi melakukan penyalahgunaan jabatannya. Dia pergi ke sana kemari, dia ngomongin program-program tetapi maksud diakan mencari dan mendapat dukungan dan sebagainya,” jelas Hadar saat ditemui di Upnormal Coffe Roasters Raden Saleh, Jakarta, dikutip Ahad (11/12/2022).
Dia mengakui beberapa waktu lalu Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan seorang menteri tak perlu mundur dari jabatannya jika mencalon diri jadi capres. Oleh sebab itu, Hadar mengatakan pentingnya kesadaran etika.
“MK sudah memutuskan tidak demikian, tapi tepat mungkin [mundur]. Itu kan panggilan, etika moralnya saja,” ujar komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2012 – 2017 itu.
Di sisi lain, lanjutnya, Pilpres 2024 sudah semakin dekat. Menurut Hadar, lebih untung jika seorang pejabat publik yang ingin jadi capres untuk mundur dari jabatannya agar dapat segera fokus ke pencalonannya.
“Biar jelas gitu, biar yang partai-partai serius ke pemilunya. Tapi untuk pekerjaan pemerintahan yang banyak sekali ini, ya kita harus mencari orang yang betul-betul mau bekerja,” ungkap Hadar.
Sebelumnya, Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menilai mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memiliki satu keuntungan dari bakal capres lainnya.
Bawono menjelaskan, Anies kini sudah tak menjabat sebagai pejabat publik. Sementara itu, bakal capres lainnya kini masih fokus menjalankan kerja-kerja sebagai jabatan publiknya.
“Anies Baswedan saat ini menjadi bakal calon presiden paling leluasa dalam melakukan sosialisasi, turun langsung keliling Indonesia,” jelas Bawono dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/12/2022).
Dia menjelaskan, keuntungan tersebut tak dimiliki bakal capres lainnya karena masih terkungkung persoalan etika jika ingin memanfaatkan jabatan publiknya untuk mempromosikan diri sendiri.
Sumber: Bisnis
