Daftar Donatur Palestina
Agama dan umat beragama jangan terus menerus dijadikan tersangka, terdakwa, dan terhukum oleh konstruksi-konstruksi sesaat dan tendensius.
Umat beragama pun jangan terjebak pada polarisasi dan konstruksi serupa atau malah menunjukkan bukti nyata bila betul-betul beragama dengan benar, baik, cerdas, dan mencerahkan sehingga tampil otentik dalam keberagamaan. Umat beragama tidak menjadikan agama sebagai sumber segala bentuk politisasi dan radikalisasi yang mengancam ekistensi Negara Pancasila dan kehidupan bersama.
Hal yang sama juga berlaku bagi golongan atau komponen bangsa secara keseluruhan. Pandangan kebangsaan atau nasionalisme tidak terjebak pada radikalisme dan ekstremisme sehingga menjadi ultranasionalisme, yang muaranya bertentangan dengan Pancasila itu sendiri. Bung Karno sendiri menentang paham chauvinisme, yang menganggap diri bangsa Indonesia paling mulia dibanding bangsa lain, yang menunjukkan jangan sampai nasionalisme mengandung paham radikal-ekstrem.
Bung Karno bahkan ketika BPUPKI membentuk Tim Tujuh menghendaki kalangan Islam disamakan posisinya dengan kalangan nasionalis ketika merumuskan Piagam Jakarta, sehingga jumlahnya menjadi sembilan, yang mencerminkan pemihakan pada keislaman dalam pandangan kebangsaannya. Sukarno bahkan fasih ketika berbicara tentang Islam, khususnya Islam progresif atau Islam berkemajuan, jauh dari anti Islam.
Muhammadiyah dengan pandangan “Negara Pancasila Darul Ahdi Wahsyahadah” tanpa merasa diri paling Islamis dan nasionalis menolak segala bentuk paham negara agama termasuk negara khilafah, komunisme, sekularisme, dan ideologi lain yang bertentangan dengan paham dan eksistensi Negara Pancasila yang sudah disepakati para pendiri negara 78 tahun yang lalu.
Seluruh pihak mesti makin saksama, bijaksana, dan tengahan dalam berbangsa-bernegara agar tidak terjebak pada politisasi dan konstruksi negatif yang pada akhirnya cenderung radikal-ekstrem atas nama apapun.
Di sinilah pentingnya pandangan dan sikap wasathiyah atau moderat yang betul-betul tengahan secara lebih autentik disertai kerendahatian dan berjiwa kenegarawanan dalam berindonesia.
Di sinilah pentingnya pandangan dan sikap wasathiyah atau moderat yang betul-betul tengahan secara lebih autentik disertai kerendahatian dan berjiwa kenegarawanan dalam berindonesia. Jangan sampai atas nama moderasi atau wasathiyah sekalipun, sejatinya menampilkan pandangan dan sikap radikal-ekstrem.
Pada saat bersamaan seluruh pihak di negeri ini mesti waspada akan bahaya korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, utang luar negeri, oligarki, praktik hidup hedonis materialistik, ekploitasi sumber daya alam, kesenjangan sosial ekonomi, penggunaan BUMN untuk kepentingan politik, investasi asing dan tenaga kerja asing, serta segala bentuk politisasi dan praktik bernegara yang menyimpang sebagai ancaman nyata bagi eksistensi Indonesia sebagai Negara Pancasila.
Ancaman Indonesia bukan hanya datang dari ideologi dan kekuatan luar, tetapi juga karena pengeroposan dan penggerogotan tubuhnya dari dalam ibarat kanker yang terus mengganas dari stadium satu hingga stadium empat yang ujungnya menuju kematian Indonesia.
Seluruh pihak wajib mencegah segala bentuk ancaman itu agar Indonesia tetap berdiri tegak sebagai Negara Pancasila yang mengandung lima nilai utama yang harus diwujudkan di dunia nyata!
