Daftar Donatur Palestina
” Apa yang salah? Saya pejabat publik sekaligus politisi,” katanya.
Masalah yang memantik gaduh adalah pertemuannya dengan hanya 6 parpol koalisi di Istana. Minus Ketum Partai Nasdem. Jokowi mengatakan pertemuan membicarakan kebijakan negara dan sekalian menyinggung tentang peta koalisi parpol menghadapi Pilpres 2024.
” Ada yang sifatnya membahas strategi koalisi parpol untuk Pilpres. Partai Nasdem sudah punya koalisi sendiri, sehingga tak patut untuk ikut diundang,”katanya.
Tampaknya Presiden alpa. Terutama pada posisinys sebagai presiden yang harus netral. Ibarat seorang bapak, harus adil terhadap anak- anaknya. Sebagai kepala negara tentu saja wajib melindungi dan bersikap adil terhadap seluruh warga negara. Yang sepaham maupun tidak. Itu pesan utama masyarakat merespons cawe-cawe Presiden Jokowi.
Dengan mengakui sengaja tidak mengundang Ketum Nasdem, disitulah titik bisulnya. Berbicara tentang kebijakan negara bukan hanya Nasdem wajib diundang, tetapi seluruh pimpinan parpol. Berbicara tentang kompetisi parpol untuk pemilu, kepala negara berada di atas semua kompetitor. Mau koalisi pemerintah atau tidak. Apalagi Nasdem masih tercatat parpol koalisi pemerintah. Wajar jika Surya Paloh meradang.
” Apakah karena kami mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres, sehingga Nasdem tidak dihitung lagi? Apa salahnya mengusung Anies? Dia salah satu putra bangsa terbaik kita. Memangnya setelah tidak jadi Presiden, Jokowi tidak butuh kawan lagi?” ucap Surya Paloh tidak bisa menyembunyikan kekesalan.
” Presiden Jokowi harus sadar, bahwa salah satu faktor kepresidenannya bisa lahir adalah berkat sikap netral presiden sebelumnya. Ketika memberikan pesan “Salam Dua Jari” untuk paslon Jokowi-JK, dengan bekas tinta di hari pencoblosan Pilpres 2014, saya mendapatkan teguran tertulis dari Presiden Keenam SBY. Presiden SBY meminta saya, sebagai Wamenkumham dan bagian dari kabinet, untuk bersikap netral, serta tidak menunjukkan dukungan partisan kepada paslon capres manapun, ” ungkap Prof Denny Indrayana dalam tulisan “Menggugat Etika Politik dan Netralitas Presiden Jokowi” (6 Mei 2023).
Izinkan untuk menutup tulisan ini saya menggunakan penutup tulisan tahun lalu yang memang berjudul sama. Ya, ampun, Presiden !
Mungkin kita yang berekspektasi berlebihan memahami demokrasi. Rakyat juga keliru. Semua pihak yang memprotes presiden, menteri dan petinggi parpol yang dianggap menghianati konstitusi, mungkin tidak pada tempatnya jika berharap Presiden Jokowi etis dalam berdemokrasi dan menjunjung tinggi netralitas.
” Dalam politik, jika Anda ingin sesuatu dikatakan, tanyakan pada seorang pria; jika Anda ingin sesuatu dilakukan, mintalah pada seorang wanita.” kata Margaret Thatcher.
