Daftar Donatur Palestina
Oleh: Agusto Sulistio – Pendiri The Activist Cyber, Pegiat Sosmed.
Hajinews.co.id – Dominasi kekuasaan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, tidak hanya melalui kekuasaan presiden yang berkepanjangan, tetapi juga melalui dominasi partai politik.
Seperti yang terjadi pada masa Orde Baru dibawah rezim pemerintahan Presiden Soeharto, sejak tahun 1966 hingga 1998, bahwa trlah terjadi kekuasaan absolut yang berkembang saat itu melalui beberapa mekanisme dan tindakan yang kompleks.
Kekuasaan absolut tersebut akibat adanya “pemberian mandat yang luas”, setelah mengambilan alih kekuasaan dalam sebuah kudeta militer pada tahun 1966. Fakta sejarah saat itu Soeharto telah mendapatkan mandat luas untuk mengendalikan negara, oleh karena adanya situasi politik yang tidak stabil, dan saat itu masyarakat Indonesia menginginkan stabilitas.
Selanjutnya Presiden Soeharto mengembangkan konsep “dwifungsi” Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengab memberikan peran politik TNI dalam pemerintahan selain tugas-tugas militer. Akibatnya menjadikan TNI mengawasi dan mengintervensi politik dalam skala yang besar.
Dalam hal kepartaian, Partai Golongan Karya (Golkar) yang merupakan kendaraan politik utama Soeharto diciptakan mendominasi dalam setiap pemilihan elektoral, serta memaksa partai-partai politik lain untuk beroperasi dalam kerangka yang ditentukan oleh pemerintah, yang membatasi persaingan politik yang sehat.
Pemerintah Orde Baru pun secara ketat mengendalikan media massa, dan hanya media yang mendukung pemerintah yang diizinkan beroperasi, sementara media yang kritis dibatasi, ditutup atau dibredel.
Presiden saat itu memegang kendali atas aparat keamanan yang kuat, TNI termasuk polisi dan badan intelijen. Hal ini memungkinkannya untuk memantau dan mengendalikan potensi oposisi politik.
Praktek klienelisme dan nepotisme merupakan bagian dari upaya penguasa Orba dengan mempromosikan orang-orang yang setia kepadanya ke posisi-posisi kunci dalam pemerintahan, TNI dan Polri.
Pembungkaman oleh kekuasaan Orba terhadap posisi politik, aktivis hak asasi manusia, dan organisasi masyarakat sipil yang mengkritik rezim Orde Baru seringkali ditekan, dipenjara, atau diasingkan.
Dalam penyelenggaraan Pemilihan Presiden, Soeharto terpilih sebagai presiden secara berulang-ulang dalam pemilihan yang dikontrol oleh rezimnya sendiri, sehingga memastikan dominasinya atas kekuasaan eksekutif.
Semua faktor tersebut berkontribusi untuk menciptakan sistem kekuasaan absolut di mana Soeharto dan Partai Golkar saat itu mengendalikan pemerintahan Indonesia selama lebih dari tiga dekade, dan berakhir pada tahun 1998 atas tekanan demonstrasi massa dan tekanan internasional memaksa Soeharto mengundurkan diri.
Dari perjalanan perpolitikan Orde Baru tersebut, ternyara dominasi kekuasaan pun berpotensi di era reformasi yang saat ini tengah kita lalui.
Setelah peralihan kekuasaan Orba ke era Reformasi, dan belajar dari pengalaman Orba konstitusi negara kita mengalami perubahan, dimana presiden hanya dapat menjabat selama dua periode berturut-turut, yang membatasi masa jabatan presiden menjadi maksimal 10 tahun.
