Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id — Ketua Dewan Pakar Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin), Hamdan Zoelva mengatakan, siapa pun yang memiliki skenario untuk membuat gubernur Jakarta ditunjuk langsung oleh presiden pastilah orang itu ingin mematikan demokrasi di Indonesia.
Adapun penunjukan gubernur oleh presiden tertuang dalam draf Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ).
“Bahwa siapa yang punya skenario itu, berarti dia berniat mematikan demokrasi di Indonesia,” ujar Hamdan dalam jumpa pers di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (7/12/2023).
Hamdan menyampaikan, sampai saat ini tidak ada yang tahu siapa yang berada di balik skenario penunjukan gubernur Jakarta oleh presiden itu.
Dia curiga ada kekuatan besar yang memang sengaja memasukkan usulan ini ke DPR.
“Yang ternyata dari tanggapan fraksi-fraksi parpol beberapa yang terakhir yang juga seharusnya ikut dalam pembahasan RUU yang bersumber dari DPRD, ternyata tidak setuju,” kata dia.
“Berarti ada grand design, yang mungkin secara tidak disadari oleh sebagian anggota DPR kok tiba-tiba muncul. Ada skenario besar di belakangnya yang berusaha memasukkan ini. Dan saya kira itu yang harus kita cari,” ucap Hamdan.
Hamdan lantas blak-blakan menyebut usulan gubernur Jakarta ditunjuk presiden sebagai penurunan demokrasi yang luar biasa.
Apalagi, kata dia, sejak tahun 1999, Indonesia menerapkan demokrasi yang sangat luar biasa.
Namun, Hamdan mencium demokrasi Indonesia mulai turun sejak 2019 hingga saat ini.
“Dan terakhir UU Daerah Khusus Jakarta tiba-tiba muncul, gubernur dipilih, ditunjuk oleh presiden. Ini benar benar memberikan kesimpulan yang sangat kuat bahwa betapa demokrasi sudah mulai diturunkan di Indonesia. Dan ini tidak boleh terjadi,” kata dia.
Sementara itu, Hamdan juga berbicara mengenai Jakarta sebagai kota terpenting di Indonesia.
Menurut dia, jika gubernur Jakarta secara tiba-tiba ditunjuk presiden, ini merupakan sebuah kemunduran.
“Ini adalah sebuah kemunduran dari demokrasi yang kita sudah melaksanakan sejak tahun 1999 dari masa reformasi sampai sekarang kita sudah memperbaiki demokrasi, namun ada kekurangannya, ada banyak masalahnya,” ucap eks Ketua MK ini.
Sebelumnya, Ketua Panitia Kerja (Panja) DPR terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Achmad Baidowi membenarkan bahwa kemungkinan Pemilihan Kepala Daerah di DKI Jakarta dihilangkan setelah tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara.
