Daftar Donatur Palestina
Apakah mereka lupa, bahwa sebagian besar dari mereka, bisa menjadi kaya raya karena menguasai pertambangan mineral dan batubara, yang notabene adalah milik rakyat Indonesia, yang dibiarkan miskin? Atau menguasai lahan perkebunan yang sangat luas, yang notabene juga milik rakyat Indonesia, dan seharusnya bisa dijadikan lahan pertanian untuk dikelola oleh petani?
Sepertinya, mereka memang sudah melupakan itu semua. Mereka berpikir itu adalah hak mereka. Jadi, mereka harus diperingatkan.
Selain itu, untuk menggolkan tujuan politik praktis ini, Boy Thohir dan kroni oligarkinya patut diduga akan menggunakan segala kekuasaan dan kekuatan uang mereka, dengan segala cara, untuk memenangi pilpres ini. Tidak percuma Boy Thohir menyebut, mereka menguasai sepertiga ekonomi Indonesia. Artinya, uang mereka pada prinsipnya “tidak terbatas”.
Semua ini tentu saja akan memicu konflik kelas. Karena Indonesia akan dikuasai, dan di bawah cengkeraman, Boy Thohir dan kroni oligarkinya, yang patut diduga bermufakat bersama presiden Joko Widodo yang menyatakan siap berkampanye dan memihak calon presiden tertentu.
Penggunaan uang yang berlebihan di pemilu dan pilpres pada prinsipnya akan melanggar undang-undang pemilu nomor 7 Tahun 2017 terkait dana kampanye pemilu, seperti diatur di pasal 325 sampai pasal 328.
Dana sumbangan kampanye dari perseorangan maksimal Rp2,5 miliar, dan dari perusahaan maksimal Rp25 miliar. Pemberi sumbangan wajib melaporkan sumbangannya kepada KPU. Pasangan calon presiden wajib mencatat sumbangan kampanye di rekening khusus dana kampanye. Sumbangan dalam bentuk barang dan jasa juga harus dilaporkan.
Apakah semua pengeluaran dan sumbangan dana kampanye dari Boy Thohir dan kroni oligarkinya akan dilaporkan sesuai perintah undang-undang? Atau semuanya akan diabaikan dan dilanggar?
Babak baru politik Indonesia dimulai. Boy Thohir dan kroni oligarkinya masuk politik praktis. Yang akan memicu konflik kelas, oligarki melawan rakyat jelata, oligarki melawan rakyat miskin.
—- 000 —-
