Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id – GONJANG-GANJING tentang Presiden Joko Widodo menyatakan presiden boleh memihak dan berkampanye berbuntut panjang. Kritik hingga kecaman datang dari berbagai kalangan. Bahkan, salah satu organisasi masyarakat terbesar di Tanah Air, PP Muhammadiyah, sampai mengeluarkan pernyataan resmi meminta Presiden Jokowi mencabut pernyataan itu.
Pihak Istana hingga Presiden Jokowi sendiri berulang kali berupaya mengklarifikasi bahwa pernyataan itu hanya menjelaskan tentang adanya aturan yang melandasinya. Jokowi belum menyatakan hendak berkampanye.
Akan tetapi, publik sudah membacanya sebagai sikap Presiden Jokowi yang kini terang benderang memihak setelah beberapa lama terlihat kecenderungannya. Tentu, keberpihakan itu terarah pada calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang berpasangan dengan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.
Pernyataan Presiden Jokowi menimbulkan kekikukan dalam proses demokrasi dan bernegara. Aturan presiden boleh berkampanye seperti yang tercantum dalam Pasal 281 Undang-Undang Pemilu untuk menghormati hak politik warga negara, termasuk kepala negara.
Ketika seorang presiden petahana maju kembali ke pilpres, ia berkepentingan untuk menyampaikan visi dan misi pemerintahan periode keduanya kepada khayalak pemilih. Itu masuk dalam ranah kampanye. Presiden petahana diperbolehkan mengambil haknya untuk berkampanye. Kondisi seperti ini sudah dijalani pula oleh Jokowi pada Pilpres 2019.
Namun, kini keadaannya berbeda. Disebut kikuk, Jokowi bukan petahana. Pun, Prabowo-Gibran bukanlah paslon yang diusung partai asal Jokowi. Sampai hari ini, Jokowi masih kader partai banteng moncong putih.
Alih-alih menjalankan hak politik, yang lebih menonjol dari keberpihakan Jokowi ialah nepotisme. Kita tahu nepotisme merupakan saudara kandung korupsi, kakak adik dengan kolusi. Tergolong nepotisme karena kelakuan Presiden Jokowi tampak jelas untuk kemenangan Gibran, sang putra sulung.
Pada masa kampanye, Jokowi semakin gencar melakukan kunjungan kerja dan turun tangan langsung membagikan bantuan-bantuan perlindungan sosial. Parahnya lagi, dengan menggunakan nama Jokowi, kebijakan bansos di beberapa daerah dijadikan bahan intimidasi. Bantuan untuk masyarakat miskin itu seakan-akan melekat pada Jokowi dan hanya akan berlanjut bila Prabowo-Gibran yang di-endorse Jokowi terpilih di pilpres.
