Daftar Donatur Palestina
Publik jelas merindukan hadirnya negarawan, bukan politikus. Negarawan dan politikus memiliki perbedaan. Kata penulis Amerika Serikat James Freeman Clarke, negarawan memikirkan generasi masa depan, sementara politikus berpikir tentang pemilu berikutnya.
Jika ada pemimpin yang cawe-cawe dalam pemilu, menghalalkan segala cara untuk memenangi kontestasi, artinya pemimpin seperti itu masih dalam taraf sebagai politikus, bukan negarawan.
Negeri ini jelas memerlukan pemimpin yang negarawan. Itulah kelas pemimpin yang pernah dimiliki bangsa ini di masa awal Republik, tetapi kemudian menghilang. Era reformasi, apalagi saat ini, gagal menghasilkan negarawan sehingga disebut darurat.
Elok nian bila pemimpin di negeri ini mematuhi Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Ketetapan MPR masih berlaku dan mengikat Presiden sebagai salah satu acuan dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa.
Ketetapan MPR itu menyebutkan etika politik dan pemerintahan mengandung misi kepada setiap pejabat dan elite politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap mundur dari jabatan politik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.
Selain itu, perwujudan etika politik dan pemerintahan dalam bentuk sikap yang bertata krama dalam perilaku politik yang toleran, tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik, serta tidak melakukan kebohongan publik, tidak manipulatif dan berbagai tindakan yang tidak terpuji lainnya.
Etika kehidupan berbangsa bisa menuntun Presiden Jokowi menemukan jalan pulang menuju demokrasi setelah lama terhanyut dalam cawe-cawe pemilu. Tanpa mengindahkan etika kehidupan berbangsa, bisa-bisa Jokowi lupa jalan pulang.
