Daftar Donatur Palestina
Jokowi bukan cuma makan bareng Prabowo, tapi juga menteri-menterinya yang tergabung dalam koalisi Prabowo (Koalisi Indonesia Maju). Awal Januari, selama tiga hari berturut-turut ia bergantian bersantap bersama mereka. Setelah dengan Prabowo pada 5 Januari, disusul bersama Airlangga pada 6 Januari, dan Zulkifli Hasan (Menteri Perdagangan yang juga Ketua Umum PAN) pada 7 Januari.
Bersama Zulhas—panggilan akrab Zulkifli Hasan, Jokowi makan siang di Resto Medja, Kota Bogor. Mereka kompak berkemeja putih. Usai santap siang, Zulhas mengatakan kepada wartawan bahwa ia menyampaikan dua hal ke Jokowi, yakni soal perkembangan kampanye Prabowo-Gibran dan soal bantuan sosial yang tengah gencar digelontorkan pemerintah.
Pertemuan intensif Jokowi dan ketua-ketua parpol pendukung Prabowo-Gibran, termasuk baru-baru ini dengan Ketua Umum PSI yang notabene putranya sendiri, Kaesang Pangarep, sesungguhnya secara terang menunjukkan posisi politik Jokowi yang berada di kubu 02 meski ia tak pernah secara resmi mundur dari PDIP (yang mengusung Ganjar-Mahfud).
“PKH (Program Keluarga Harapan), bansos, Bantuan Langsung Tunai El Nino, itu akan dilanjutkan, ditambah Dana Abadi Pesantren. Kalau kami sampaikan keberlanjutan ini, insyaallah [pemilu] satu putaran bisa selesai,” kata Zulhas.
Ucapan tersebut sontak memantik tanda tanya terkait tujuan digelontorkannya bansos: apakah sungguh-sungguh untuk kebutuhan rakyat, atau lebih demi penggalangan elektoral 02 yang menggaungkan keberlanjutan program Jokowi, termasuk bansos-bansos itu.
Bansos Jor-Joran, Gaji ASN Naik
Anggaran belanja bansos memang naik drastis di APBN 2024. Semula nilainya Rp 157,3 triliun atau bertambah Rp 10,8 triliun dibanding realisasi APBN 2023. Namun jumlah itu pun kini membengkak karena Istana meminta tambahan dana yang membuat Kemenkeu perlu merealokasi anggaran pos-pos lain.
“Tahun 2024 ini, bansos di dalam APBN kita nilainya Rp 496 triliun,” kata Menkeu Sri Mulyani, Rabu (31/1). Jumlah ini nyaris menyamai anggaran bansos di masa pandemi Covid-19 yang mencapai Rp 498 triliun.
Angka itu bahkan masih mungkin mengembang menembus Rp 500 triliun atau setengah kuadriliun. Bila itu terjadi, maka anggaran bansos di masa Pemilu 2024 ini akan menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
Bansos-bansos itu sudah diguyur sejak awal 2024, seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Bansos Beras, dan Bansos Ganti Rugi Petani atau BLT El Nino. Dua yang terakhir ini telah diputuskan untuk diperpanjang sampai Juni, bertepatan dengan jadwal pemungutan suara kedua jika pilpres berlangsung dua putaran.
“Terkesan semua kebijakan diarahkan untuk membantu pemenangan 02. Sekarang bansos sedang bertebaran. Mungkin nanti akan ada lagi bansos varian lain,” kata Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengingatkan, jor-joran bansos jelas berbahaya bagi keuangan negara dan beban APBN ke depan. Presiden baru harus menekan beban amat berat sambil memenuhi janji kampanyenya menyangkut kebijakan-kebijakan populis.
