Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id – Di tengah berbagai aksi keresahan para guru besar dan akademisi yang mengkritik rezim Joko Widodo (Jokowi), tiba-tiba muncul gerakan tandingan dari sejumlah petinggi dan lulusan. Sikap sebagian petinggi universitas dan kelompok lulusan universitas justru kontra dengan pernyataan para guru besar dan akademisi.
Berbeda dengan aksi para guru besar yang menilai Jokowi melakukan penyimpangan jelang Pemilu 2024, para rektor dan alumni ini justru membawakan narasi berkebalikan. Para rektor dan alumni ini mengeklaim kondisi politik Indonesia baik-baik saja, serta sedang dalam proses demokrasi pemilihan umum yang sehat dan demokratis. Bahkan, para rektor dan alumni kampus tersebut begitu mengapresiasi kinerja Jokowi dalam mengawal demokrasi dan pembangunan.
Sepintas aksi tandingan ini terlihat lumrah di negara demokrasi mana pun. Tidak ada persoalan apabila terjadi perbedaan pandangan mengenai suatu fenomena yang terjadi di publik, termasuk dalam menilai kinerja pemerintahan Jokowi.
Yang menjadi soal, tak lama setelah beredarnya video para rektor dan pernyataan alumni kampus itu, terungkap pengakuan bahwa aksi mereka direkayasa. Yang mengenaskan, Cawapres Mahfud MD juga mendapat laporan apabila rektor-rektor tersebut diintimidasi demi meredam petisi yang mengkritik pemerintah Jokowi.
Adalah lumrah jika para petinggi kampus yang didesak memberikan pujian itu tak berani melawan. Entah karena takut kehilangan jabatan maupun takut institusinya diobrak-obrik penguasa, yang jelas fenomena seperti itu bukan kali ini saja terjadi. Bedanya, pernyataan itu berbau kontranarasi yang terorkestrasi dengan irama yang sama, guna merespons kolega mereka di sivitas akademika.
Aparat kepolisian bahkan mengakui bahwa pihaknya memang meminta para petinggi kampus membuat kontranarasi terhadap aksi keprihatinan para guru besar dari puluhan universitas tersebut demi menjaga kesejukan jelang pencoblosan. Diharapkan para tokoh, baik tokoh agama, masyarakat, orang-orang yang punya kompetensi bisa membantu menjaga situasi kamtibmas bisa memyampaikan kontranarasi agar pemilu berjalan aman, lancar, dan tertib.
Namun yang disayangkan, aparat kepolisian sepertinya tidak sadar atau mungkin tidak peduli siapa yang menyebabkan kegaduhan di publik beberapa hari jelang pemilu. Presiden Jokowi dan sejumlah pembantu di kabinetnya lah yang justru membuat kegaduhan politik di Tanah Air dalam beberapa bulan belakangan ini yang berujung pada menghangatnya situasi.
Proses pencawapresan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, yang dipaksakan melalui perubahan aturan di Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi pintu masuk kegaduhan. Tidak berhenti sampai di situ, Jokowi seperti membiarkan para menteri dan kepala daerah pendukung paslon Prabowo-Gibran berkampanye secara terbuka, bahkan saat masih menempel di tubuh mereka fasilitas negara. Bahkan, Jokowi sendiri sebagai presiden justru diduga menggunakan instrumen bantuan sosial (bansos) yang berasal dari APBN untuk menarik simpati publik demi memenangkan paslon yang ia dukung.
