Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id – Kita berhak berekspektasi bahwa siapa pun yang terpilih mampu menjaga gerak sejarah demokrasi dan tidak akan mengulangi kesalahan masa lalu dalam tirani politik dan otoritarianisme. Trajektori konstitusional yang berlandaskan Vox Populi Vox Dei, “suara rakyat adalah suara Tuhan”, harus terus dijaga dan diimplementasikan secara konsisten ke depan. Namun, politik selalu dapat melampaui segala perkiraan.
Sebagai perwujudan demos dari Vox Populi Vox Dei, hubungan antara masyarakat di dalam ekspresi politis oleh struktur kelas selalu inheren dalam relasi kuasa antara pemerintah dan rakyat, di dalamnya terjamin nilai-nilai kebajikan dan kebebasan.
Namun, dalam menghadapi persaingan politik yang semakin antagonistis baru-baru ini, yang condong ke arah otoritarianisme, bagaimana kita bisa menjamin kelangsungan nilai-nilai kebajikan dan kebebasan itu?
Di satu sisi, orang harus mengakui bahwa praktik politik keluarga Thaksin di Thailand, atau keluarga diktator Marcos, memiliki kesamaan dengan praktik politik dinasti Jokowi, dalam hal konsolidasi kekuasaan dan pengaruh politik At The Last Minute dilihat dari lokalisasi, dan politik Gentong Babi dalam program bansos dan makan siang gratis.
Ini bukan hal baru, bahwa fenomena praktik politik keluarga Marcos atau Jokowi tidak hanya mewakili watak politik di kawasan Asia Tenggara, tetapi juga pola yang membangkitkan ingatan kelam tentang otoritarianisme Soeharto yang memerintah selama lebih dari 32 tahun. Fenomena ini berulang kali muncul pada sosok keluarga atau kerabat yang menggabungkan manipulasi alat negara dalam merekayasa kampanye politik untuk mempengaruhi lokalisasi kekuasaannya.
Karakter rezim yang serupa dengan individu, yakin bahwa kebenaran ada di pihak yang berkuasa, terlepas dari ideologinya, membuat institusi tetap berjalan, tetapi legitimasinya bisa tergerus. Sindrom keluarga diktator dapat dianggap sebagai gejala yang berulang, menciptakan fenomena politik abad ke-21 yang tumbuh subur karena kerapuhan ingatan kolektif masyarakat terhadap sejarah kelam di masa lalu.
Kompetisi, rivalitas, dan banalitas sebagai efek dari keberlangsungan pemerintahan Jokowi, sebagai bagian dari proses kebebasan demokrasi, sebenarnya justru menjadi ancaman serius bagi kebebasan berpikir dan bahkan bagi demokrasi itu sendiri. Tren mundurnya demokrasi di Indonesia sudah menjadi konsensus di kalangan banyak pengamat politik.
Lokalisasi kekuasaan yang terus-menerus dan kurangnya refleksi kritis terhadap tindakan masa lalu menggambarkan bagaimana segala instrumen kekuasaan dapat mempengaruhi dan membentuk pandangan kolektif, terutama di kalangan pemilih milenial dan generasi Z yang cenderung rapuh perihal kesadaran historis sehingga Gentong Jokowi Junior berpotensi menang telak di pemilu 2024.
Kontroversi, dan indikasi kecurangan pemilu yang mengabaikan aspek prosedural adalah suksesi yang terorganisir, sementara istilah-istilah “sesuai konstitusi”, “kehendak rakyak” secara tidak langsung mendorong penggunaan hukum oleh aktor politik yang bertindak di Mahkamah Konstitusi yang dapat di patuhi dan memiliki legitimasi.
Di sisi lain, orang bisa berharap pada falibilitas, wawasan, dan otoritas untuk tetap pada konsensus etis yang mendorong gelombang akademisi dan para tokoh terhadap seruan-seruan “anak haram konstitusi” dan “dadurat demokrasi”. Bahkan, evidensi ini direspon oleh Gunawan Muhammad yang menunjukkan kesedihannya, dan Franz Magnis-Suseno yang menunjukkan sikap keras terhadap moral dan etika elit politik— mengenai respon “Endasmu Etik”.
Evidensi ini tidak hanya meningkatkan paranoia kolektif tetapi juga memobilisasi pengikut yang gampang diinfantilisasi lewat—istilah McComiskey – ethos dan pathos dengan mengorbankan logos. Suatu “prahara politik yang menerpa demokrasi telah membuat kata “adil” atau “curang” menjadi flatus vocis (suara kentut)”.
